Proyek Strategis Nasional di Papua Selatan Tuai Penolakan, Masyarakat Adat Pertahankan Hutan dan Tanah Leluhur

Papua Selatan, Indonesia — Gelombang penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) perkebunan tebu dan ekspansi industri monokultur terus menguat di Papua Selatan. Masyarakat adat di berbagai wilayah menyuarakan kekhawatiran atas pembukaan hutan besar-besaran yang dinilai mengancam ruang hidup, sumber pangan, serta keberlangsungan budaya mereka.

Ekspansi perkebunan tebu yang masuk dalam agenda pembangunan nasional itu disebut telah mengubah lanskap sosial dan lingkungan di sejumlah kampung adat. Hutan yang selama puluhan tahun menjadi sumber air bersih, tempat berburu, hingga penyangga kehidupan masyarakat mulai dibuka tanpa persetujuan penuh dari pemilik hak ulayat.

Warga menilai proses pembangunan berlangsung tanpa keterlibatan masyarakat secara menyeluruh. Sejumlah komunitas adat mengaku menghadapi tekanan untuk melepas tanah mereka dengan iming-iming pembangunan dan kesejahteraan ekonomi yang hingga kini belum sepenuhnya dirasakan.

“Bagi masyarakat adat Papua Selatan, tanah bukan sekadar aset ekonomi. Tanah adalah identitas, sumber kehidupan, dan warisan leluhur,” demikian narasi yang disampaikan dalam dokumentasi lapangan terkait situasi di Papua Selatan.

Penolakan terhadap proyek industri monokultur ini muncul bukan tanpa alasan. Banyak masyarakat adat mengaku belajar dari pengalaman proyek-proyek besar sebelumnya yang meninggalkan konflik sosial, kerusakan lingkungan, hingga hilangnya akses masyarakat terhadap hutan adat mereka sendiri.

Di sejumlah wilayah, warga kini mulai memperkuat konsolidasi komunitas untuk mempertahankan tanah adat dari ekspansi industri. Mereka khawatir kehilangan hutan berarti kehilangan sumber pangan alami, obat-obatan tradisional, hingga masa depan generasi berikutnya.

Selain persoalan sosial, proyek perkebunan tebu skala besar juga memicu kekhawatiran terhadap ancaman deforestasi di Papua Selatan. Aktivitas pembukaan lahan dinilai berpotensi merusak ekosistem hutan tropis Papua yang selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia.

Aktivis lingkungan dan kelompok pendamping masyarakat adat menilai pembangunan seharusnya tidak mengorbankan hak-hak masyarakat lokal. Mereka mendesak pemerintah untuk memastikan prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan secara penuh atau Free, Prior and Informed Consent (FPIC) diterapkan sebelum proyek dijalankan.

Situasi di Papua Selatan kini menjadi perhatian berbagai pihak karena dianggap mencerminkan benturan antara agenda investasi berskala besar dan hak masyarakat adat atas tanah leluhur mereka.

Video dokumentasi yang merekam suara masyarakat adat Papua Selatan memperlihatkan bagaimana warga berusaha mempertahankan ruang hidup mereka di tengah derasnya arus pembangunan industri. Dokumentasi tersebut juga mengajak publik melihat Papua tidak hanya dari perspektif investasi dan peta konsesi, tetapi juga dari sudut pandang masyarakat yang hidup dan bergantung pada hutan sejak turun-temurun.

Perjuangan masyarakat adat Papua Selatan masih berlangsung. Di tengah tekanan pembangunan dan ekspansi industri, warga tetap bertahan menjaga tanah yang mereka yakini sebagai sumber kehidupan dan masa depan komunitas mereka.

Location:

Berbagi :