CIREBON – Pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU) baru di sejumlah ruas jalan Kota Cirebon seharusnya menjadi kabar baik bagi masyarakat. Kehadiran fasilitas penerangan tersebut diharapkan mampu membuat jalan lebih terang, meningkatkan kenyamanan pengguna jalan, serta membantu mengurangi risiko kecelakaan dan tindak kriminal pada malam hari.
Namun, di tengah harapan tersebut, muncul pertanyaan dan keluhan yang patut mendapat perhatian pemerintah daerah: lampu jalan yang baru dipasang itu benar-benar menyala dan berfungsi atau hanya menjadi pajangan di pinggir jalan?
Aspirasi warga ini perlu dijadikan bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Cirebon, Dinas Perhubungan (Dishub), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta instansi terkait. Sebab, keberadaan fasilitas publik bukan sekadar dinilai dari jumlah tiang atau lampu yang terpasang, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat setiap hari.
Warga tentu berharap pembangunan tidak berhenti pada seremoni pemasangan atau tampilan fisik yang terlihat bagus. Lampu jalan harus benar-benar hidup ketika malam tiba, menerangi badan jalan, membantu pengendara melihat kondisi sekitar, serta memberikan rasa aman bagi pejalan kaki dan masyarakat yang masih beraktivitas hingga larut malam.
Kritik yang muncul juga berkaitan dengan kewajiban masyarakat membayar pajak dan pungutan yang berkaitan dengan penggunaan tenaga listrik. Masyarakat ingin agar penerimaan daerah tersebut sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk pemeliharaan dan pengoperasian PJU.
Pertanyaannya sederhana: jika masyarakat ikut berkontribusi melalui pajak, mengapa masih ada titik jalan yang dikeluhkan gelap atau lampu yang diduga belum berfungsi optimal? Pemerintah perlu menjawabnya melalui pemeriksaan lapangan, penjelasan terbuka, dan tindakan perbaikan yang terukur.
<small>Sumber: Radar Cirebon – Pemasangan APILL dan PJU Baru di Sejumlah Ruas Jalan Kota Cirebon | ANTARA – Proyeksi PBJT Tenaga Listrik Kota Cirebon 2026</small>
115 Unit PJU Baru Dipasang di Kota Cirebon, Apakah Semuanya Sudah Berfungsi Optimal?
Pemasangan PJU baru di Kota Cirebon sebelumnya diberitakan sebagai bagian dari dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap peningkatan fasilitas penerangan jalan. Berdasarkan pemberitaan Radar Cirebon pada 6 Oktober 2026, sebanyak 115 unit PJU baru diberikan untuk sejumlah ruas jalan yang berada di wilayah administratif Kota Cirebon.
Bantuan tersebut berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Sejumlah lokasi yang disebut dalam pemberitaan antara lain Jalan Kesambi sebanyak 47 unit, kawasan Kesepuhan sebanyak 8 unit, Pulau Saren sebanyak 25 unit, Lamanggada sebanyak 9 unit, dan Kalitanjung sebanyak 20 unit, serta beberapa titik lainnya.
Wali Kota Cirebon Effendi Edo menyampaikan bahwa pemerintah kota menerima bantuan PJU dari provinsi. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon Gunawan menjelaskan bahwa proses pemasangan berada dalam pelaksanaan Dinas Perhubungan Provinsi karena lokasi pemasangan berada pada ruas jalan berstatus jalan provinsi.
Informasi tersebut tentu patut diapresiasi. Penambahan fasilitas penerangan merupakan langkah positif untuk mendukung kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Akan tetapi, setelah pemasangan dilakukan, pekerjaan tidak boleh dianggap selesai begitu saja. Perlu ada pemeriksaan untuk memastikan seluruh unit terpasang sesuai spesifikasi, memperoleh pasokan listrik, dan dapat menyala sebagaimana mestinya.
Jika ada lampu yang belum menyala, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai penyebabnya. Apakah masih dalam tahap pengerjaan, belum tersambung ke jaringan listrik, mengalami gangguan teknis, atau menunggu proses serah terima dan pengoperasian? Penjelasan seperti ini penting agar masyarakat tidak hanya melihat tiang lampu berdiri tanpa mengetahui kapan fasilitas tersebut benar-benar bisa digunakan.
Pemerintah juga perlu menyediakan informasi mengenai jumlah lampu yang sudah terpasang, jumlah yang telah beroperasi, serta titik yang masih dalam proses penyelesaian. Transparansi semacam ini akan membantu masyarakat mengawasi hasil pembangunan sekaligus menghindari kesalahpahaman.
<small>Sumber: Radar Cirebon – APILL dan PJU Baru Dipasang di Sejumlah Ruas Jalan Kota Cirebon</small>
“Lampu Baru Kok Tidak Nyala?” Pertanyaan Warga yang Harus Dijawab Pemerintah
Pertanyaan mengenai lampu baru yang tidak menyala bukan sekadar persoalan teknis. Bagi masyarakat, penerangan jalan merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan saat melakukan perjalanan.
Bayangkan seorang pengendara sepeda motor melintasi jalan yang minim penerangan pada malam hari. Kondisi jalan berlubang, genangan air, kendaraan yang berhenti mendadak, hingga pejalan kaki yang menyeberang akan lebih sulit terlihat ketika lingkungan sekitar gelap.
Situasi serupa juga dirasakan pedagang, pekerja malam, pengemudi ojek daring, pengantar barang, pelajar, dan warga yang harus pulang setelah menyelesaikan aktivitas. Mereka membutuhkan penerangan yang memadai agar perjalanan berlangsung lebih aman.
Karena itu, masyarakat wajar mempertanyakan fungsi lampu yang sudah dipasang apabila pada malam hari tidak terlihat memberikan penerangan. Jika memang belum dioperasikan, pemerintah perlu menjelaskan jadwal penyelesaiannya. Jika mengalami kerusakan, perlu ada kepastian mengenai penanganan dan target perbaikan.
Jangan sampai fasilitas yang menggunakan anggaran dan sumber daya publik hanya menjadi pemandangan di pinggir jalan. Tiang dan lampu yang terlihat baru memang dapat memperindah kawasan pada siang hari, tetapi manfaat utamanya justru harus dirasakan ketika malam tiba.
Pemerintah perlu menjadikan pertanyaan warga sebagai masukan, bukan dianggap sebagai bentuk ketidakpuasan yang harus diabaikan. Kritik yang disampaikan secara baik merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik.
<small>Sumber: Radar Cirebon – Pemasangan PJU Baru di Kota Cirebon | Radar Cirebon – Perbaikan PJU Jalan Yos Sudarso</small>
Pajak Dibayar Masyarakat, Pelayanan Penerangan Jalan Harus Dirasakan
Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam aspirasi warga adalah kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak yang berkaitan dengan penggunaan tenaga listrik. Masyarakat ingin agar kontribusi tersebut diikuti pelayanan penerangan jalan yang layak, merata, dan berkelanjutan.
Dalam pemberitaan ANTARA pada 8 Oktober 2026, Dinas Perhubungan Kota Cirebon memproyeksikan penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tenaga listrik pada 2026 mencapai sekitar Rp39 miliar. Angka tersebut meningkat dibandingkan realisasi penerimaan pada tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp38,7 miliar.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon Gunawan menjelaskan bahwa penerimaan PBJT tenaga listrik memiliki keterkaitan dengan penyediaan layanan penerangan jalan umum. Ia juga menyebut adanya ketentuan alokasi sebesar 10 persen untuk mendukung pemeliharaan PJU.
Informasi ini menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor tenaga listrik memiliki peran dalam mendukung pelayanan penerangan jalan. Namun, perlu dipahami bahwa PBJT tenaga listrik merupakan jenis pajak daerah yang memiliki dasar dan mekanisme pengaturan tersendiri. Tidak tepat jika seluruh pembayaran rekening listrik masyarakat langsung dianggap sebagai pembayaran khusus untuk satu lampu jalan tertentu.
Meski demikian, harapan masyarakat tetap sangat beralasan. Ketika pemerintah memperoleh penerimaan daerah dari sektor tenaga listrik, kualitas layanan yang berkaitan dengan penerangan jalan perlu terus diperhatikan. Penggunaan dana dan pengelolaan layanan publik harus dilakukan secara bertanggung jawab, sesuai ketentuan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Warga tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin jalan yang dilalui setiap hari mendapatkan penerangan yang layak. Jika ada lampu mati, diperbaiki. Jika ada lampu baru belum beroperasi, segera diberikan penjelasan dan diselesaikan. Jika ada wilayah yang belum mendapatkan penerangan, perlu dibuat skala prioritas berdasarkan kebutuhan dan tingkat kerawanan.
Pelayanan publik yang baik bukan hanya tentang besarnya penerimaan daerah, melainkan bagaimana anggaran dan sumber daya yang tersedia memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
<small>Sumber: ANTARA – Dishub Kota Cirebon Proyeksikan PBJT Listrik Rp39 Miliar pada 2026 | Dinas Perhubungan Kota Cirebon – Informasi PJU</small>
Gangguan PJU di Kota Cirebon Masih Menjadi Pekerjaan Rumah
Persoalan penerangan jalan bukan hanya menyangkut pemasangan lampu baru. Pemeliharaan fasilitas yang sudah terpasang juga menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Dalam pemberitaan Fajar Cirebon pada 3 September 2026, Dishub Kota Cirebon disebut mencatat masih tingginya gangguan PJU. Laporan kerusakan pada 2026 hingga Agustus mencapai 795 titik. Pada tahun sebelumnya, tercatat 1.071 laporan mengenai lampu PJU yang mati.
Pemberitaan tersebut juga menyebut bahwa penanganan gangguan dilakukan oleh petugas UPT PJU dengan jumlah personel yang terbatas. Ketersediaan peralatan, kendaraan operasional, suku cadang, dan anggaran pemeliharaan menjadi sejumlah tantangan yang memengaruhi kecepatan perbaikan.
Gangguan PJU pun tidak selalu disebabkan oleh lampu yang rusak. Ada kemungkinan kerusakan pada kabel jaringan, sambungan listrik, ballast atau driver, MCB, kontaktor, maupun komponen pendukung lainnya. Faktor cuaca, usia peralatan, dan gangguan kelistrikan juga dapat memengaruhi kinerja penerangan jalan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan PJU membutuhkan sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Pemerintah tidak cukup hanya menambah jumlah lampu, tetapi juga harus memastikan tersedia petugas, peralatan, suku cadang, anggaran, dan sistem pelaporan yang mampu merespons gangguan dengan cepat.
Masyarakat tentu dapat memahami bahwa perbaikan tidak selalu bisa dilakukan dalam hitungan menit. Namun, warga membutuhkan kepastian bahwa laporan mereka diterima, diperiksa, dan ditindaklanjuti. Jangan sampai laporan lampu mati berulang kali disampaikan tetapi masyarakat tidak mengetahui perkembangan penanganannya.
<small>Sumber: Fajar Cirebon – Dishub Kota Cirebon Mencatat Masih Tingginya Persoalan Gangguan PJU | Cirebonpos – Anggaran Belum Normal, PJU Belum Maksimal</small>
Lampu Jalan Mati Bukan Persoalan Sepele, Keselamatan Pengguna Jalan Jadi Taruhan
Penerangan jalan umum memiliki fungsi penting dalam mendukung keselamatan lalu lintas. Jalan yang terang membantu pengendara mengenali kondisi permukaan jalan, melihat rambu, memperkirakan jarak kendaraan lain, dan mengantisipasi potensi bahaya.
Ketika penerangan tidak memadai, risiko kesulitan melihat lubang, tikungan, kendaraan yang berhenti, maupun orang yang menyeberang dapat meningkat. Pengendara juga harus lebih berhati-hati ketika melintasi jalan yang gelap, terutama saat hujan atau ketika kondisi jalan licin.
Penerangan yang baik juga berkaitan dengan rasa aman masyarakat. Warga yang berjalan kaki, pedagang yang menutup tempat usaha pada malam hari, serta pekerja yang pulang larut membutuhkan lingkungan yang memiliki pencahayaan memadai.
Kondisi jalan yang gelap dapat menimbulkan kekhawatiran, khususnya di kawasan yang sepi atau jauh dari permukiman. Karena itu, penentuan prioritas pemasangan dan perbaikan PJU sebaiknya mempertimbangkan kepadatan lalu lintas, aktivitas masyarakat, kondisi geografis, serta riwayat gangguan dan kecelakaan.
Pemerintah juga perlu memperhatikan titik-titik yang memiliki kebutuhan khusus, seperti dekat sekolah, rumah sakit, pasar, tempat ibadah, kawasan permukiman, dan persimpangan jalan. Penerangan yang tepat sasaran akan memberikan manfaat lebih besar dibandingkan pemasangan yang hanya mengejar jumlah unit.
Dengan demikian, evaluasi PJU harus menjadi bagian dari upaya meningkatkan keselamatan jalan, bukan hanya urusan mempercantik wajah kota.
<small>Sumber: Radar Cirebon – Perbaikan PJU di Jalan Yos Sudarso untuk Kenyamanan dan Keselamatan | Fajar Cirebon – Persoalan Gangguan PJU Kota Cirebon</small>
Jangan Sampai Warga Bingung: Lampu Jalan Itu Kewenangan Siapa?
Salah satu hal yang perlu diketahui masyarakat adalah tidak semua lampu jalan di wilayah Kota Cirebon berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Cirebon. Status jalan dapat menentukan instansi yang bertanggung jawab terhadap pembangunan, pemeliharaan, maupun perbaikan fasilitas penerangan.
Dalam informasi resmi pada halaman FAQ Dinas Perhubungan Kota Cirebon, disebutkan bahwa sebagian PJU dapat menjadi kewenangan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pengembang perumahan, atau instansi lainnya. Dishub perlu melakukan verifikasi terlebih dahulu untuk menentukan pihak yang berwenang menangani laporan.
Hal tersebut penting karena sebuah ruas jalan yang secara geografis berada di Kota Cirebon belum tentu berstatus jalan kota. Ada ruas yang merupakan jalan provinsi atau jalan nasional. Oleh sebab itu, penanganan fasilitasnya dapat melibatkan pemerintah dengan tingkat kewenangan berbeda.
Masyarakat sebaiknya tidak langsung menyimpulkan bahwa satu instansi sengaja membiarkan lampu mati sebelum mengetahui status jalan dan tanggung jawab pengelolaannya. Namun, perbedaan kewenangan juga tidak boleh menjadi alasan masyarakat dibiarkan kebingungan.
Pemerintah kota dapat membantu mengarahkan laporan kepada instansi yang tepat, memberikan informasi mengenai status jalan, dan menjelaskan proses koordinasi yang sedang dilakukan. Dengan cara tersebut, warga tidak harus mencari sendiri instansi yang bertanggung jawab.
Pelayanan publik yang baik seharusnya memudahkan masyarakat, bukan membuat warga berpindah-pindah dari satu kantor ke kantor lain hanya untuk melaporkan lampu jalan yang mati.
<small>Sumber: Dishub Kota Cirebon – FAQ Pelaporan Lampu PJU Mati dan Kewenangan Penanganan</small>
Lima Tuntutan Wajar Warga untuk Perbaikan Pelayanan Penerangan Jalan
Melihat pentingnya penerangan jalan bagi keselamatan dan kenyamanan masyarakat, ada sejumlah hal yang patut menjadi perhatian pemerintah daerah dan instansi terkait.
Pertama, lakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap PJU baru. Seluruh unit yang telah dipasang perlu diperiksa pada malam hari untuk memastikan lampu benar-benar menyala dan memberikan penerangan sesuai kebutuhan.
Kedua, umumkan status pemasangan dan pengoperasian. Pemerintah perlu memberikan informasi mengenai jumlah lampu yang telah terpasang, jumlah yang sudah beroperasi, serta titik yang masih menunggu penyelesaian teknis.
Ketiga, percepat penanganan lampu yang mati. Laporan masyarakat harus masuk dalam sistem penanganan yang jelas, disertai nomor laporan atau informasi tindak lanjut jika memungkinkan.
Keempat, perjelas pembagian kewenangan. Jika lokasi berada di jalan provinsi atau nasional, pemerintah kota diharapkan membantu meneruskan aspirasi kepada instansi terkait dan menyampaikan perkembangan koordinasinya kepada masyarakat.
Kelima, buka informasi pemeliharaan secara transparan. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana pemerintah mengelola penerimaan dan anggaran yang berkaitan dengan layanan PJU sesuai ketentuan. Informasi tersebut dapat membantu membangun kepercayaan sekaligus memperkuat pengawasan publik.
Kelima tuntutan tersebut bukan bentuk permintaan yang berlebihan. Semuanya merupakan harapan wajar agar fasilitas yang dibangun dengan sumber daya publik benar-benar memberikan manfaat.
<small>Sumber: ANTARA – Penerimaan PBJT Tenaga Listrik Kota Cirebon | Fajar Cirebon – Gangguan PJU dan Kebutuhan Pemeliharaan | Dishub Kota Cirebon – FAQ PJU</small>
Ajakan kepada Pemerintah: Jangan Hanya Memasang Lampu, Pastikan Benar-Benar Menyala!
Pemerintah Kota Cirebon, Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan seluruh instansi yang memiliki kewenangan diharapkan memberikan perhatian serius terhadap aspirasi masyarakat mengenai penerangan jalan.
Pemasangan lampu baru merupakan langkah awal. Keberhasilan pembangunan baru dapat dirasakan ketika fasilitas tersebut berfungsi secara konsisten dan memberikan manfaat bagi pengguna jalan. Jangan sampai masyarakat hanya melihat tiang dan lampu yang berdiri, tetapi ketika malam tiba jalan tetap gelap.
Jika ada lampu yang belum menyala, jelaskan penyebabnya. Jika ada gangguan jaringan, segera jadwalkan perbaikan. Jika pemasangan masih dalam proses, sampaikan target penyelesaiannya. Jika kewenangannya berada pada pemerintah provinsi atau pusat, bantu koordinasikan agar masyarakat tidak kehilangan arah dalam menyampaikan pengaduan.
Kepada masyarakat Kota Cirebon, mari ikut menjaga fasilitas umum dan melaporkan kerusakan melalui saluran resmi. Sampaikan kritik dengan data, lokasi, dan bukti yang jelas agar lebih mudah ditindaklanjuti. Hindari merusak fasilitas atau melakukan tindakan yang justru membahayakan keselamatan.
Kepada para pemangku kebijakan, dengarkan suara warga. Masyarakat bukan hanya penerima layanan, tetapi juga pihak yang ikut berkontribusi terhadap pendapatan daerah dan berhak memperoleh pelayanan publik yang baik.
Jangan sampai lampu jalan baru hanya menjadi pajangan. Warga membutuhkan cahaya yang benar-benar menerangi jalan, bukan sekadar tiang yang terlihat bagus pada siang hari.
Kesimpulan: Warga Butuh Penerangan Nyata, Bukan Sekadar Lampu yang Terpasang
Keluhan mengenai lampu jalan baru yang diduga belum berfungsi merupakan aspirasi yang patut diperhatikan oleh pemerintah. Kota Cirebon telah menerima bantuan 115 unit PJU baru dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sementara laporan mengenai gangguan PJU juga masih menjadi pekerjaan rumah dalam pelayanan penerangan jalan.
Di sisi lain, penerimaan PBJT tenaga listrik yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp39 miliar pada 2026 memperlihatkan pentingnya sektor tersebut bagi pendapatan daerah dan dukungan pembiayaan layanan PJU. Masyarakat tentu berharap kontribusi tersebut diikuti pelayanan yang semakin baik.
Pemerintah perlu memastikan setiap lampu yang dipasang dapat beroperasi, melakukan pemeriksaan berkala, mempercepat perbaikan, serta membuka informasi mengenai pengelolaan fasilitas penerangan jalan. Jika ada kendala kewenangan, koordinasi antarlembaga harus dilakukan secara aktif.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan warga bukan sekadar banyaknya lampu baru, melainkan jalan yang benar-benar terang, aman, dan nyaman dilalui. Sebab, pembangunan fasilitas publik harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
Lampu baru kok tidak nyala? Kalau memang belum berfungsi, segera diperbaiki. Jangan sampai fasilitas penerangan jalan hanya menjadi pajangan, sementara warga tetap harus melewati jalan yang gelap.
Tag: Kota Cirebon, Lampu Jalan, PJU Cirebon, Dishub Kota Cirebon, Lampu Jalan Mati, Keluhan Warga, Pajak Penerangan Jalan, PBJT Listrik, Pelayanan Publik, Pemerintah Kota Cirebon, Berita Cirebon.
Hashtag:
#KotaCirebon #WargaCirebon #Cirebon #PJU #LampuJalan #LampuJalanMati #PeneranganJalanUmum #DishubKotaCirebon #KeluhanWarga #AspirasiWarga #PajakPeneranganJalan #PelayananPublik #PemkotCirebon #BeritaCirebon #InfoCirebon
DISCLAIMER: Artikel ini merupakan tulisan berita dan aspirasi publik berdasarkan informasi yang tersedia serta pemberitaan mengenai pemasangan dan pemeliharaan PJU di Kota Cirebon. Keluhan mengenai lampu baru yang tidak menyala perlu diverifikasi berdasarkan lokasi dan pemeriksaan lapangan. Artikel ini tidak menyatakan bahwa seluruh 115 unit PJU baru tidak berfungsi atau menuduh instansi tertentu melakukan kelalaian. Informasi mengenai pajak dan penerimaan daerah disampaikan berdasarkan pemberitaan serta keterangan instansi terkait. Pembaca diharapkan menyampaikan laporan kerusakan melalui kanal pengaduan resmi agar dapat ditindaklanjuti.
