Vendor Cirebon - Arsyafin Production

Sohibul Iman Resmi Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR RI Gantikan Hidayat Nur Wahid

JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) resmi melantik Mohamad Sohibul Iman sebagai Wakil Ketua MPR RI untuk sisa masa jabatan periode 2024–2029. Pelantikan yang berlangsung di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 November 2026, tersebut menandai pergantian posisi pimpinan MPR dari Hidayat Nur Wahid (HNW) kepada tokoh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Pengangkatan Sohibul Iman menjadi perhatian karena terjadi ketika MPR tengah menghadapi sejumlah agenda politik dan ketatanegaraan penting. Salah satu agenda yang menjadi sorotan adalah proses pemilihan dan penetapan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, Sohibul juga menyampaikan sejumlah gagasan mengenai penguatan kelembagaan MPR, termasuk usulan pembentukan undang-undang khusus tentang MPR dan Mahkamah Kehormatan MPR.

Pergantian pimpinan ini bukan sekadar perubahan nama dalam struktur lembaga negara. Publik akan menunggu bagaimana Sohibul menjalankan tugasnya, menjaga kesinambungan kepemimpinan MPR, serta ikut memastikan agenda kelembagaan dan proses politik berjalan sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Sumber: ANTARA News – Sohibul Iman Resmi Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR RI Gantikan HNW | MPR RI – Sohibul Iman Ucapkan Sumpah sebagai Wakil Ketua MPR RI

Pelantikan Sohibul Iman Berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan

Prosesi pelantikan Mohamad Sohibul Iman berlangsung pada Senin, 16 November 2026, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ketua MPR RI Ahmad Muzani memimpin rangkaian acara bersama jajaran pimpinan MPR lainnya. Sejumlah pimpinan fraksi, kelompok DPD, anggota MPR, pejabat Sekretariat Jenderal MPR, serta undangan turut menyaksikan pengucapan sumpah tersebut.

Sebelum pengucapan sumpah, pimpinan MPR membacakan keputusan penetapan Sohibul Iman sebagai Wakil Ketua MPR RI untuk masa jabatan 2024–2029. Pengangkatan itu dituangkan melalui Keputusan Pimpinan MPR RI Nomor 11 Tahun 2026. Dengan keputusan tersebut, Sohibul secara resmi mengisi posisi pimpinan MPR yang sebelumnya dijabat Hidayat Nur Wahid.

Dalam prosesi tersebut, Sohibul mengucapkan sumpah jabatan menurut agama Islam dengan memegang kitab suci Al-Qur'an. Setelah pembacaan sumpah, ia menandatangani berita acara pengucapan sumpah di hadapan pimpinan MPR. Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dari para pimpinan dan undangan yang hadir.

Pelantikan melalui mekanisme pergantian antarwaktu atau PAW ini memastikan posisi Wakil Ketua MPR dari unsur Fraksi PKS tetap terisi. Sohibul akan menjalankan tanggung jawab tersebut hingga berakhirnya masa jabatan pimpinan MPR periode 2024–2029.

Sumber: MPR RI – Keputusan dan Prosesi Pengucapan Sumpah Sohibul Iman | CNN Indonesia – Sohibul Iman Resmi Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR

Menggantikan Hidayat Nur Wahid yang Mundur dari Jabatan

Pergantian pimpinan MPR tersebut berawal dari pengunduran diri Hidayat Nur Wahid. Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya mengumumkan bahwa pimpinan MPR telah menerima surat pengunduran diri HNW dari jabatan Wakil Ketua MPR pada 10 November 2026. Surat tersebut selanjutnya diproses berdasarkan mekanisme kelembagaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hidayat Nur Wahid tidak lagi menjabat Wakil Ketua MPR karena mendapatkan penugasan baru sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI. Penugasan tersebut berkaitan dengan upaya memperkuat diplomasi parlemen Indonesia di tingkat internasional.

Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid sebelumnya menyampaikan bahwa partainya menunjuk Mohamad Sohibul Iman untuk menggantikan HNW dan melanjutkan kepemimpinan dari unsur PKS di MPR. Penunjukan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui proses kelembagaan hingga terbit keputusan pimpinan MPR dan pelantikan pada 16 November 2026.

Pergantian ini memperlihatkan bahwa perubahan penugasan seorang anggota parlemen dapat berdampak pada susunan pimpinan lembaga. Namun, proses tersebut tetap harus mengikuti aturan yang berlaku agar kesinambungan organisasi dan pelaksanaan tugas konstitusional tidak terganggu.

Sumber: ANTARA News – Pengunduran Diri HNW dan Pelantikan Sohibul Iman | detikNews – Sohibul Iman Gantikan Hidayat Nur Wahid

Isi Sumpah Jabatan: Berkomitmen Menegakkan Pancasila dan UUD 1945

Dalam sumpah jabatannya, Sohibul Iman menyatakan kesediaan memenuhi kewajiban sebagai Wakil Ketua MPR dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Ia juga berikrar memegang teguh Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya.

Sumpah tersebut bukan hanya formalitas pelantikan. Jabatan pimpinan MPR membawa tanggung jawab untuk menjaga kehormatan lembaga, mendukung pelaksanaan tugas konstitusional, serta memastikan kehidupan demokrasi berjalan sesuai prinsip negara hukum.

Sohibul juga menyatakan komitmen untuk berbakti kepada bangsa dan negara serta memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang diwakili. Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dari tanggung jawab seorang pimpinan lembaga perwakilan, yang harus menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Sebagai salah satu pimpinan MPR, Sohibul akan bekerja bersama unsur pimpinan lainnya. Tugas tersebut menuntut kemampuan membangun komunikasi lintas fraksi, menghargai perbedaan pandangan politik, dan menjaga agar keputusan kelembagaan diambil melalui mekanisme yang sah.

Sumber: MPR RI – Naskah Sumpah Jabatan Wakil Ketua MPR | Tirto.id – Mohamad Sohibul Iman Resmi Dilantik

Profil Sohibul Iman, Tokoh PKS dengan Latar Belakang Akademisi

Mohamad Sohibul Iman dikenal sebagai tokoh Partai Keadilan Sejahtera yang memiliki latar belakang akademik dan pengalaman panjang dalam dunia politik. Ia pernah memimpin PKS sebagai Presiden Partai pada periode 2015–2020 dan kemudian menjalankan peran penting dalam struktur kepemimpinan partai tersebut.

Sebelum dikenal luas sebagai politisi, Sohibul memiliki rekam jejak di bidang pendidikan tinggi. Ia pernah menjabat Rektor Universitas Paramadina. Latar belakang akademiknya turut membentuk citra Sohibul sebagai figur yang memiliki perhatian terhadap pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan pemikiran kebijakan publik.

Dalam perjalanan politiknya, Sohibul juga pernah menjadi anggota DPR RI. Pengalaman di parlemen memberikan bekal dalam memahami proses legislasi, pengawasan, serta dinamika hubungan antarlembaga negara. Pengalaman tersebut menjadi modal ketika kini ia mendapatkan tanggung jawab sebagai salah satu pimpinan MPR.

Sohibul lahir di Tasikmalaya pada 1965 dan dikenal memiliki latar pendidikan teknik yang ditempuh di Jepang. Perjalanan akademik dan karier politiknya menjadikan dirinya salah satu figur penting di lingkungan PKS. Kini, tantangan baru menanti setelah ia resmi dipercaya menjadi Wakil Ketua MPR RI.

Sumber: kumparan – Profil Sohibul Iman dan Pelantikannya | ANTARA News – Pelantikan Sohibul Iman

Agenda Penting: MPR Bersiap Memproses Pengisian Jabatan Wakil Presiden

Salah satu pekerjaan yang langsung menjadi perhatian setelah pelantikan adalah dinamika pengisian jabatan Wakil Presiden. Sohibul menyatakan akan mengikuti perkembangan agenda tersebut karena MPR tengah mempersiapkan proses pemilihan dan penetapan Wakil Presiden setelah terjadinya kekosongan jabatan.

Menurut penjelasan Sohibul, MPR telah membentuk tim verifikasi dan tim ad hoc untuk membantu proses tersebut. Tim verifikasi bertugas memeriksa persyaratan calon yang akan diajukan, sedangkan tim ad hoc menyiapkan dokumen dan kebutuhan ketetapan MPR.

Presiden Prabowo Subianto nantinya akan menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden untuk diproses sesuai mekanisme konstitusional. Sohibul menjelaskan bahwa pemeriksaan persyaratan harus dilakukan secara teliti, terutama berkaitan dengan riwayat pendidikan calon. Hal tersebut menjadi perhatian setelah polemik mengenai persyaratan pendidikan dalam proses politik sebelumnya.

Reuters sebelumnya melaporkan bahwa MPR merencanakan pemilihan Wakil Presiden pada 2 Desember 2026. Dalam proses tersebut, Presiden akan diminta mengajukan dua nama calon, sementara MPR menyiapkan tim anggota untuk melakukan verifikasi terhadap persyaratan mereka.

Perlu dipahami bahwa pelantikan Sohibul sebagai Wakil Ketua MPR tidak berarti dirinya otomatis menjadi penentu tunggal dalam proses pemilihan Wakil Presiden. Proses tersebut merupakan kewenangan kelembagaan yang harus dijalankan melalui mekanisme konstitusi, keputusan bersama, dan ketentuan perundang-undangan.

Sumber: ANTARA News – Sohibul Iman Bahas Proses Pemilihan Wakil Presiden | Reuters – MPR Siapkan Pemilihan Wakil Presiden pada 2 Desember

Verifikasi Calon Wakil Presiden Harus Dilakukan Secara Mendalam

Sohibul menyoroti pentingnya proses verifikasi calon Wakil Presiden yang dilakukan secara cermat. Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh hanya sebatas memenuhi persyaratan administratif di atas kertas. Dokumen dan riwayat calon perlu diperiksa secara detail agar tidak menimbulkan persoalan setelah proses pemilihan berlangsung.

Salah satu aspek yang disebut secara khusus adalah riwayat pendidikan. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan dokumen pendidikan calon sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi proses verifikasi juga diperlukan agar masyarakat memperoleh keyakinan bahwa seluruh calon diperlakukan berdasarkan standar yang sama.

Dalam negara demokrasi, persyaratan jabatan publik harus diterapkan secara konsisten. Tidak boleh ada perlakuan berbeda hanya karena calon berasal dari partai politik atau kelompok tertentu. Setiap calon harus memenuhi ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan tim verifikasi menjadi salah satu langkah untuk memperkuat proses tersebut. Namun, efektivitas tim tidak hanya ditentukan oleh jumlah anggotanya, melainkan juga independensi, ketelitian, keterbukaan prosedur, dan kejelasan pertanggungjawaban hasil pemeriksaan.

Masyarakat dapat mengawal proses ini dengan memperhatikan pengumuman resmi MPR, dokumen persyaratan calon, serta perkembangan rapat dan keputusan lembaga. Dengan demikian, proses pengisian jabatan Wakil Presiden dapat berlangsung secara transparan dan memperoleh legitimasi publik.

Sumber: CNN Indonesia – Sohibul Tekankan Verifikasi Persyaratan Calon Wapres | ANTARA News – Pernyataan Sohibul Iman Usai Dilantik

Sohibul Iman Dorong Pembentukan Undang-Undang Khusus tentang MPR

Selain agenda pengisian jabatan Wakil Presiden, Sohibul juga mengungkapkan gagasan mengenai penguatan kelembagaan MPR. Salah satu usulan yang menjadi perhatian adalah pembentukan undang-undang khusus yang mengatur MPR secara tersendiri.

Saat ini, pengaturan mengenai MPR berada dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3. Sohibul menilai perlu dipertimbangkan adanya undang-undang khusus yang mengatur kedudukan, kewenangan, tugas, dan tata kerja MPR.

Gagasan tersebut sebelumnya juga dibicarakan bersama Hidayat Nur Wahid. Sohibul menyebut usulan itu sebagai salah satu hal yang akan diperjuangkannya dalam pembahasan di lingkungan pimpinan MPR.

Pembentukan undang-undang khusus tentu membutuhkan proses legislasi dan pembahasan yang melibatkan lembaga terkait. Substansinya juga harus dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga negara lain.

Jika gagasan tersebut dapat dibahas secara serius, publik perlu mencermati bagaimana rancangan pengaturan baru itu akan memperkuat fungsi MPR. Hal terpenting bukan sekadar memisahkan aturan dalam undang-undang tersendiri, melainkan memastikan pengaturan tersebut memberikan kejelasan kelembagaan dan manfaat bagi kehidupan ketatanegaraan.

Sumber: MPR RI – Sohibul Iman Bahas Usulan UU Khusus MPR | ANTARA News – Gagasan Sohibul Iman Usai Dilantik

Usulan Pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR

Gagasan kedua yang disampaikan Sohibul adalah pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR. Menurutnya, lembaga perwakilan lain telah memiliki perangkat untuk menjaga kehormatan dan etika anggotanya. DPR memiliki Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), sedangkan DPD mempunyai Badan Kehormatan DPD RI.

Sementara itu, MPR sebagai lembaga yang terdiri atas anggota DPR dan DPD belum memiliki mahkamah kehormatan tersendiri sebagaimana diusulkan dalam pembicaraan tersebut. Sohibul menilai hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan, terutama karena MPR juga memiliki ketetapan mengenai Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR diharapkan dapat menjadi instrumen untuk memperkuat integritas, etika, dan tanggung jawab anggota maupun pimpinan MPR. Keberadaan perangkat etik juga dapat memperjelas mekanisme penanganan dugaan pelanggaran etik dalam lingkungan lembaga.

Meski demikian, pembentukan lembaga baru harus disertai kajian mengenai kewenangan, keanggotaan, prosedur pemeriksaan, serta hubungannya dengan mekanisme etik yang telah dimiliki DPR dan DPD. Jangan sampai pembentukan perangkat baru justru menimbulkan tumpang tindih atau ketidakjelasan kewenangan.

Sohibul menyatakan akan berusaha memperjuangkan gagasan tersebut di tingkat pimpinan MPR. Dengan demikian, usulan ini masih merupakan agenda yang perlu diperjuangkan dan belum dapat dianggap sebagai keputusan resmi yang sudah berlaku.

Sumber: MPR RI – Usulan Mahkamah Kehormatan MPR | ANTARA News – Agenda Kelembagaan Sohibul Iman

Tantangan Baru bagi Pimpinan MPR Periode 2024–2029

Dengan resmi dilantiknya Sohibul Iman, susunan pimpinan MPR kini memasuki babak baru. Ia akan bekerja bersama Ketua MPR Ahmad Muzani dan para Wakil Ketua MPR lainnya dalam menjalankan tugas kelembagaan hingga akhir periode 2024–2029.

Tantangan yang dihadapi tidak ringan. MPR harus menjaga fungsi konstitusionalnya, memperkuat komunikasi antarkelompok politik, dan memastikan setiap keputusan penting diambil berdasarkan aturan yang berlaku. Agenda pengisian jabatan Wakil Presiden juga menjadi ujian bagi kemampuan lembaga dalam mengelola proses politik yang sensitif.

Di sisi lain, usulan pembentukan undang-undang khusus MPR dan Mahkamah Kehormatan MPR menunjukkan adanya dorongan untuk membenahi tata kelola internal. Kedua gagasan tersebut akan membutuhkan pembahasan, dukungan politik, serta kajian hukum yang matang.

Publik tentu berharap perubahan pimpinan tidak hanya menjadi pergantian jabatan secara administratif. Masyarakat menunggu kinerja nyata, keterbukaan informasi, dan komitmen pimpinan MPR dalam menjaga demokrasi serta memperjuangkan kepentingan rakyat.

Pelantikan Sohibul Iman menjadi momentum untuk mengukur sejauh mana lembaga perwakilan mampu menjawab tantangan politik dan ketatanegaraan. Keberhasilan kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh pernyataan saat pelantikan, tetapi juga oleh keputusan, kebijakan, dan hasil kerja yang dapat dirasakan masyarakat.

Sumber: ANTARA News – Sohibul Iman Resmi Dilantik | MPR RI – Pengucapan Sumpah Wakil Ketua MPR

Penutup: Publik Menanti Kinerja Sohibul Iman di Pimpinan MPR

Pelantikan Mohamad Sohibul Iman sebagai Wakil Ketua MPR RI menggantikan Hidayat Nur Wahid merupakan perkembangan penting dalam dinamika politik dan kelembagaan Indonesia. Dengan pengalaman sebagai pimpinan PKS, akademisi, dan anggota DPR, Sohibul kini memperoleh tanggung jawab baru dalam lembaga negara yang memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan.

Sejumlah agenda telah menanti, mulai dari proses verifikasi calon Wakil Presiden, penguatan kelembagaan MPR, hingga gagasan pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR. Semua agenda tersebut membutuhkan ketelitian, komunikasi politik, dan komitmen terhadap konstitusi.

Masyarakat perlu mengawal setiap proses secara kritis dan objektif. Pergantian pimpinan harus menjadi kesempatan memperkuat lembaga, bukan sekadar bagian dari dinamika pembagian jabatan politik. Transparansi, integritas, dan kepatuhan terhadap konstitusi harus tetap menjadi ukuran utama.

Kini, perhatian publik tertuju pada langkah pertama Sohibul Iman setelah resmi dilantik. Apakah gagasan pembaruan kelembagaan dapat diwujudkan? Bagaimana MPR menjalankan proses pengisian jabatan Wakil Presiden? Dan sejauh mana pimpinan baru mampu menjaga kepercayaan masyarakat?

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan terlihat dari kinerja dan keputusan MPR dalam menjalankan tugasnya. Yang pasti, jabatan Wakil Ketua MPR bukan hanya kehormatan politik, melainkan amanah konstitusional yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat, bangsa, dan negara.

Sumber: ANTARA News – Sohibul Iman Resmi Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR RI | MPR RI – Berita Resmi Pelantikan Sohibul Iman

Tag: Sohibul Iman, Wakil Ketua MPR RI, MPR RI, Hidayat Nur Wahid, HNW, PKS, Ahmad Muzani, Pelantikan MPR, Politik Indonesia, Pemilihan Wakil Presiden, Mahkamah Kehormatan MPR, UU MD3.

Hashtag:
#SohibulIman #WakilKetuaMPR #MPRRI #HidayatNurWahid #HNW #PKS #AhmadMuzani #PolitikIndonesia #BeritaNasional #PelantikanMPR #ParlemenIndonesia #PemilihanWapres #MahkamahKehormatanMPR #UU_MD3

DISCLAIMER

Artikel ini disusun untuk tujuan informasi dan edukasi berdasarkan pemberitaan ANTARA News, keterangan resmi MPR RI, serta laporan media nasional dan internasional. Usulan pembentukan undang-undang khusus MPR dan Mahkamah Kehormatan MPR merupakan gagasan yang disampaikan Sohibul Iman dan belum dapat dianggap sebagai kebijakan yang telah disahkan. Informasi mengenai proses pengisian jabatan Wakil Presiden juga mengikuti perkembangan yang diberitakan pada 16 November 2026.

Rujukan utama dan verifikasi:

ANTARA News+5

Artikel ini sudah memuat sumber berupa tautan pada setiap paragraf agar tetap mudah dibuka ketika disalin ke platform publikasi. SEO membantu memperkuat relevansi artikel di Google, tetapi posisi pencarian tidak dapat dijamin.

Jika diperlukan, saya bisa membuatkan flyer berita dengan judul “Sohibul Iman Resmi Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR RI, Gantikan HNW”.

Lebih baru Lebih lama

Hubungi Kami