JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajak masyarakat ikut mengawasi kedisiplinan anggotanya setelah resmi memberlakukan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh personel Polri. Warga yang menemukan anggota kepolisian masih menggunakan vape dapat menyampaikan pengaduan melalui layanan 110, QR Code Propam, maupun Bidpropam Polda dan Sipropam Polres. (Sumber: DetikNews)
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap perilaku anggota kepolisian, baik ketika menjalankan tugas maupun di luar kedinasan. Polri menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai bentuk kontrol publik terhadap institusi kepolisian. (Sumber: CNN Indonesia)
Tiga Jalur Pengaduan Polisi yang Menggunakan Vape
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa masyarakat diberikan kesempatan untuk melaporkan anggota yang kedapatan menggunakan rokok elektrik. Terdapat tiga jalur pengaduan yang dapat dimanfaatkan, yakni layanan telepon 110, QR Code pengaduan Propam, serta Bidpropam di tingkat Polda atau Sipropam di tingkat Polres. (Sumber: DetikNews)
Berikut saluran yang dapat digunakan masyarakat:
Layanan 110 Polri – masyarakat dapat menghubungi nomor 110 untuk menyampaikan laporan atau pengaduan.
QR Code Propam – masyarakat dapat memindai kode QR pengaduan Propam yang tersedia pada kanal atau fasilitas resmi Propam.
Bidpropam Polda – pengaduan dapat disampaikan kepada bidang profesi dan pengamanan di tingkat kepolisian daerah.
Sipropam Polres – masyarakat juga dapat menyampaikan laporan melalui fungsi Propam di tingkat kepolisian resor.
Layanan 110 merupakan saluran resmi Polri untuk menerima informasi, laporan, dan pengaduan masyarakat. Layanan tersebut dapat diakses secara gratis, sehingga warga diharapkan menggunakannya secara bertanggung jawab dan tidak menyampaikan laporan palsu. (Sumber: Situs Resmi Polri)
Larangan Vape Berlaku untuk Personel Polri
Larangan penggunaan rokok elektrik tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 yang diterbitkan pada 30 Oktober 2026. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), baik anggota Polri maupun ASN Polri, mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polres hingga Polsek. (Sumber: Portal Humas Polri)
Dalam kebijakan tersebut, personel Polri dilarang menggunakan vape, baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja kepolisian. Larangan juga berlaku bagi tamu dan pengunjung selama berada di lingkungan kantor Polri. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat kedisiplinan serta mengantisipasi potensi penyalahgunaan perangkat rokok elektrik sebagai media konsumsi narkotika. (Sumber: Portal Humas Polri)
Sanksi Mulai Hukuman Disiplin hingga Pidana
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa pelanggaran terhadap larangan penggunaan vape akan ditindak sesuai ketentuan. Bentuk sanksi bergantung pada hasil pemeriksaan dan kandungan cairan atau liquid yang digunakan oleh personel bersangkutan. (Sumber: DetikNews)
Apabila penggunaan vape berkaitan dengan cairan yang mengandung bahan kimia, pelanggaran dapat dikenakan tindakan atau hukuman disiplin sesuai aturan yang berlaku. Namun, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kandungan narkotika, persoalannya dapat berlanjut ke proses hukum pidana. Dengan demikian, penggunaan vape dan penyalahgunaan narkotika harus dibedakan berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan sekadar dugaan. (Sumber: DetikNews)
Masyarakat Diajak Ikut Mengawasi Integritas Polri
Pelibatan masyarakat dalam pengawasan ini disebut sebagai bentuk pengawasan horizontal. Artinya, kontrol terhadap perilaku anggota kepolisian tidak hanya menjadi tanggung jawab atasan dan unit pengawasan internal, tetapi juga dapat melibatkan publik melalui mekanisme pengaduan yang tersedia. (Sumber: CNN Indonesia)
Partisipasi masyarakat diharapkan membantu memastikan aturan diterapkan secara konsisten di seluruh tingkatan kepolisian. Namun, setiap laporan sebaiknya disampaikan berdasarkan kejadian yang benar-benar diketahui, disertai informasi waktu, lokasi, dan bukti pendukung apabila tersedia, agar dapat ditindaklanjuti secara profesional. (Sumber: Layanan Pengaduan Propam Polri)
Cara Melaporkan Anggota Polri yang Menggunakan Vape
Bagi masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran, pengaduan dapat disampaikan melalui saluran resmi yang telah disediakan Polri. Untuk laporan melalui layanan Propam, masyarakat juga dapat memanfaatkan sistem pengaduan daring guna menyampaikan kronologi kejadian dan bukti pendukung serta memantau tindak lanjut laporan. (Sumber: Layanan Pengaduan Propam Polri)
Agar laporan lebih mudah ditindaklanjuti, masyarakat dapat menyiapkan beberapa informasi berikut:
Waktu dan lokasi kejadian.
Identitas atau ciri-ciri personel apabila diketahui.
Kronologi kejadian secara jelas.
Foto atau video pendukung jika tersedia dan diperoleh secara aman.
Kontak pelapor untuk keperluan verifikasi apabila diminta.
Masyarakat dapat mengakses layanan pengaduan Propam Polri atau menghubungi Call Center 110 untuk menyampaikan laporan melalui jalur resmi. (Sumber: Polri dan Propam Polri)
Pengawasan Publik Jadi Ujian Kedisiplinan Institusi
Kebijakan larangan vape bagi personel Polri bukan hanya menyangkut kepatuhan terhadap aturan internal, tetapi juga berkaitan dengan upaya menjaga integritas dan keteladanan aparat penegak hukum. Keterlibatan masyarakat diharapkan menjadi bagian dari pengawasan agar ketentuan tersebut tidak berhenti sebagai aturan tertulis, melainkan benar-benar diterapkan. (Sumber: Portal Humas Polri)
Masyarakat pun diimbau tidak ragu menggunakan saluran pengaduan resmi apabila menemukan dugaan pelanggaran. Laporkan berdasarkan fakta, hindari menyebarkan tuduhan yang belum terverifikasi, dan percayakan proses pemeriksaan kepada pihak berwenang. (Sumber: Layanan Pengaduan Propam Polri)
Tags: Polri, Larangan Vape, Polisi Nge-Vape, Propam Polri, Kapolri, Call Center 110, Bidpropam, Sipropam, Pengaduan Masyarakat, Penegakan Disiplin, Narkotika.
Hashtags:
#Polri #PropamPolri #LaranganVape #PolisiNgeVape #AduanPolri #CallCenter110 #QRPropam #Bidpropam #Sipropam #Kapolri #PengawasanMasyarakat #BeritaNasional #Indonesia
Catatan redaksi: Artikel ini membahas larangan penggunaan vape bagi personel Polri berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026. Sanksi pidana tidak otomatis dikenakan hanya karena seseorang menggunakan vape; penerapannya bergantung pada hasil pemeriksaan dan pembuktian unsur tindak pidana.
