JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akhirnya memberikan penjelasan mengenai isu pengenaan pajak terhadap tukang cukur dan tukang pijat yang ramai diperbincangkan di media sosial. Pemerintah menegaskan bahwa kewajiban pajak tidak otomatis dikenakan kepada setiap orang yang memberikan jasa. Penentuannya bergantung pada besaran penghasilan, karakteristik kegiatan, hubungan kerja, serta ketentuan perpajakan yang berlaku. <small>sumber: cnbc indonesia</small>

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa setiap orang pribadi yang memperoleh penghasilan di Indonesia memiliki kewajiban perpajakan sepanjang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Namun, kewajiban membayar Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi timbul apabila penghasilan netonya telah melampaui Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. <small>sumber: cnbc indonesia</small>

1. Tukang Cukur dan Tukang Pijat Tidak Otomatis Dikenakan Pajak

Penjelasan DJP tersebut sekaligus meluruskan anggapan bahwa pemerintah akan memungut pajak dari seluruh transaksi ekonomi masyarakat, termasuk jasa cukur rambut dan pijat rumahan.

Faktanya, pengenaan PPh tidak hanya ditentukan oleh jenis jasa yang diberikan. Pemerintah juga melihat bagaimana kegiatan tersebut dijalankan, apakah termasuk kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta dari mana penghasilan diperoleh. Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa semua tukang cukur dan tukang pijat otomatis harus membayar pajak dengan tarif tertentu. <small>sumber: cnbc indonesia</small>

2. Pelaku Usaha Mikro Bisa Memanfaatkan Fasilitas PPh Final 0,5 Persen

DJP menjelaskan, apabila kegiatan tukang cukur atau tukang pijat merupakan kegiatan usaha dan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, mereka dapat memanfaatkan fasilitas PPh Final UMKM sebesar 0,5 persen sesuai ketentuan.

Fasilitas tersebut merupakan bentuk penyederhanaan penghitungan pajak bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan. Dalam ketentuan yang berlaku, batas peredaran bruto untuk skema PPh Final UMKM adalah Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Namun, tidak semua jenis penghasilan atau profesi otomatis berhak menggunakan fasilitas tersebut. <small>sumber: direktorat jenderal pajak</small>

3. Penghasilan dari Pekerjaan Bebas Mengikuti Ketentuan PPh Umum

DJP juga memberikan penegasan penting mengenai jasa yang masuk kategori pekerjaan bebas. Apabila penghasilan tukang cukur atau tukang pijat dikategorikan sebagai jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, penghitungan pajaknya mengikuti ketentuan umum PPh orang pribadi dan tidak menggunakan skema PPh Final UMKM sebesar 0,5 persen.

Artinya, klasifikasi kegiatan menjadi faktor penting dalam menentukan perlakuan pajak. Dua orang yang sama-sama memberikan jasa cukur atau pijat bisa memiliki perlakuan perpajakan berbeda apabila karakteristik kegiatan, hubungan kerja, dan sumber penghasilannya tidak sama. <small>sumber: cnbc indonesia</small>

4. Isu Bermula dari Pernyataan Hashim Djojohadikusumo

Perbincangan mengenai pajak tukang cukur dan tukang pijat mencuat setelah pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menjadi viral di media sosial.

Hashim menyoroti besarnya aktivitas ekonomi Indonesia yang belum tercatat dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Ia menyebut perkiraan aktivitas ekonomi yang belum tercatat mencapai Rp10.000 triliun dan mengutip data Bank Dunia yang memperkirakan sekitar 35–40 persen aktivitas ekonomi belum masuk dalam pencatatan resmi. <small>sumber: cnbc indonesia</small>

Sebagai contoh, Hashim menceritakan pengalaman menggunakan jasa tukang cukur yang datang ke apartemennya. Pembayaran dilakukan langsung tanpa kuitansi. Menurut penjelasannya, transaksi tersebut tidak disertai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pernyataan itu kemudian memunculkan berbagai tafsir di masyarakat, termasuk anggapan bahwa seluruh transaksi jasa kecil akan dikenakan pajak. <small>sumber: cnbc indonesia</small>

5. Menteri UMKM Sebelumnya Juga Menegaskan Perlindungan bagi Usaha Kecil

Sebelum penjelasan DJP disampaikan, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman juga telah memberikan klarifikasi. Ia menyebut pelaku usaha orang pribadi dengan omzet sampai dengan Rp500 juta per tahun memperoleh fasilitas tidak dikenakan PPh atas bagian omzet tersebut sesuai ketentuan.

Maman memberikan contoh tukang pijat, tukang cukur, dan pedagang warung makan sebagai pelaku usaha kecil yang tidak seharusnya dibuat khawatir oleh isu pungutan pajak. Ia juga menegaskan bahwa fasilitas perpajakan UMKM harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya, bukan disalahgunakan oleh usaha besar yang sengaja memecah badan usaha agar terlihat memenuhi batas omzet. <small>sumber: detik finance</small>

6. Jangan Keliru Membedakan PPh dan PPN

Satu hal yang perlu dipahami masyarakat adalah PPh dan PPN merupakan dua jenis pajak berbeda. PPh berkaitan dengan penghasilan yang diterima seseorang atau badan, sedangkan PPN berkaitan dengan penyerahan barang dan jasa kena pajak sesuai ketentuan.

Karena itu, pembahasan mengenai transaksi jasa yang tidak disertai kuitansi dan tidak dipungut PPN tidak boleh langsung disamakan dengan kewajiban PPh orang yang memberikan jasa tersebut. Masing-masing memiliki aturan, objek, dan mekanisme pengenaan yang berbeda. <small>sumber: cnbc indonesia</small>

7. Pemerintah Diminta Memberikan Informasi Pajak yang Mudah Dipahami

Ramainya perbincangan ini memperlihatkan pentingnya sosialisasi perpajakan yang jelas, terutama bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro. Informasi yang tidak utuh berpotensi menimbulkan kekhawatiran, bahkan membuat masyarakat salah memahami kewajiban perpajakannya.

DJP menyatakan pemerintah tetap berupaya memberikan kemudahan administrasi dan memastikan pelaksanaan kewajiban pajak dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan kemampuan ekonomi wajib pajak. Masyarakat dapat memeriksa ketentuan sesuai kondisi masing-masing melalui kanal resmi Direktorat Jenderal Pajak. <small>sumber: direktorat jenderal pajak</small>

Kesimpulan: Bukan Pajak Baru Khusus Tukang Cukur dan Tukang Pijat

Penjelasan DJP menegaskan bahwa tidak ada pengumuman mengenai pajak baru yang secara khusus menyasar tukang cukur maupun tukang pijat. Kewajiban PPh ditentukan berdasarkan penghasilan dan karakteristik kegiatan, termasuk apakah aktivitas tersebut tergolong usaha atau pekerjaan bebas.

Bagi pelaku usaha mikro yang memenuhi persyaratan, tersedia fasilitas perpajakan yang dapat meringankan beban. Masyarakat diharapkan tidak mudah terpancing informasi yang belum lengkap dan selalu memeriksa penjelasan resmi pemerintah sebelum mengambil kesimpulan.

Tags: DJP, Pajak Tukang Cukur, Pajak Tukang Pijat, Pajak UMKM, PPh Final, PPh Orang Pribadi, PPN, PTKP, Kementerian Keuangan, Hashim Djojohadikusumo, Maman Abdurrahman, Berita Ekonomi.

Hashtags:

#Pajak #DJP #TukangCukur #TukangPijat #PajakUMKM #PPhFinal #PajakIndonesia #KementerianKeuangan #HashimDjojohadikusumo #MamanAbdurrahman #BeritaEkonomi #InfoPajak #UMKMIndonesia

DISCLAIMER

Artikel ini disusun berdasarkan pemberitaan CNBC Indonesia tanggal 10 November 2026, keterangan pemerintah, dan informasi resmi perpajakan. Perlakuan pajak setiap orang dapat berbeda sesuai status wajib pajak, besaran penghasilan, karakteristik kegiatan, dan ketentuan yang berlaku. Batas omzet Rp500 juta tidak boleh disamakan dengan PTKP atau dianggap sebagai pembebasan seluruh jenis pajak. Artikel ini bersifat informatif dan bukan nasihat perpajakan. Untuk memastikan kewajiban pajak pribadi atau usaha, silakan berkonsultasi dengan DJP atau konsultan pajak.