KUDUS, JAWA TENGAH — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah, pada Rabu, 28 Oktober 2026. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang kini turut menyoroti dugaan persoalan penerimaan negara dari sektor cukai.
Langkah penyidik ini menjadi perhatian publik karena menyangkut proses penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai. Namun, masyarakat perlu membedakan antara tindakan penggeledahan dalam proses penyidikan dan penetapan kesalahan seseorang atau perusahaan melalui proses hukum.
Sumber: CNN Indonesia — Kantor Pusat PT Djarum Digeledah KPK, Apa yang Diusut Penyidik? | ANTARA News
KPK Geledah Dua Lokasi di Kudus
Dalam pengembangan penyidikan tersebut, tim KPK melakukan penggeledahan di dua lokasi, yakni kantor PT Djarum dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai (KPPBC TMC) Kudus. Kedua lokasi berada di wilayah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara terkait Bea dan Cukai. Penyidik melakukan langkah penggeledahan untuk mencari serta mengamankan barang bukti yang relevan dengan perkara yang sedang ditangani.
Sumber: detikNews — KPK Geledah PT Djarum dan Bea Cukai Kudus | CNN Indonesia
Apa yang Diusut KPK dalam Penggeledahan PT Djarum?
Salah satu fokus yang disampaikan KPK adalah dugaan persoalan penerimaan negara dari sektor cukai. Penyidik juga mendalami kemungkinan adanya pemberian atau kickback yang berkaitan dengan pengurusan pita cukai rokok, serta kemungkinan modus lain yang relevan dengan penyidikan.
Pita cukai merupakan tanda pelunasan cukai yang digunakan sesuai ketentuan pada produk hasil tembakau. Karena berkaitan dengan penerimaan negara, dugaan penyimpangan dalam proses pengurusan maupun penggunaannya menjadi persoalan yang perlu ditelusuri secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum.
Meski demikian, dugaan yang sedang didalami penyidik tidak boleh langsung dianggap sebagai tindak pidana yang telah terbukti. Kesimpulan mengenai perbuatan pihak tertentu harus didasarkan pada bukti dan proses hukum yang berlaku.
Sumber: detikNews — KPK Usut Dugaan soal Pita Cukai | Iconomics — KPK Bidik Dugaan Korupsi Penerimaan Cukai
Dokumen dan Barang Bukti Elektronik Diamankan
Dalam proses penggeledahan, KPK menyampaikan bahwa penyidik mengamankan sejumlah barang, termasuk dokumen dan barang bukti elektronik. Barang-barang tersebut akan dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui relevansinya dengan perkara yang sedang diselidiki.
Pemeriksaan dokumen dan data elektronik dapat membantu penyidik menelusuri alur komunikasi, transaksi, administrasi, serta informasi lain yang berhubungan dengan dugaan tindak pidana. Namun, rincian lengkap mengenai isi barang bukti dan kesimpulan analisisnya belum dapat dipastikan hanya berdasarkan informasi penggeledahan.
Sumber: detikNews — Penggeledahan PT Djarum dan Bea Cukai Kudus | ANTARA News
Bagaimana Respons Grup Djarum?
Menanggapi kedatangan petugas KPK, pihak Grup Djarum melalui Corporate Communication Budi Darmawan membenarkan bahwa petugas lembaga antirasuah tersebut datang ke kantor perusahaan di Kudus. Ia menyatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum dan akan bersikap kooperatif.
Pernyataan tersebut merupakan respons perusahaan terhadap penggeledahan. Adapun rincian perkara dan hubungan bukti yang ditemukan dengan dugaan tindak pidana tetap menjadi kewenangan penyidik untuk dijelaskan berdasarkan perkembangan penyidikan.
Sumber: Katadata — Grup Djarum Respons Kantor di Kudus Digeledah KPK
Penggeledahan Ini Bagian dari Pengembangan Penyidikan Baru
KPK sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru pada Oktober 2026 untuk mengembangkan penanganan perkara terkait Bea dan Cukai. Penggeledahan di kantor PT Djarum dan Bea Cukai Kudus dilakukan sebagai bagian dari langkah penyidik dalam menelusuri perkara tersebut.
KPK juga menjelaskan bahwa pengembangan penyidikan ini perlu dibedakan dari perkara-perkara sebelumnya di lingkungan Bea dan Cukai. Untuk memahami status hukumnya secara tepat, publik perlu mengikuti pengumuman resmi mengenai ruang lingkup perkara, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, dan hasil pemeriksaan barang bukti.
Sumber: detikNews — KPK Usut Kasus Baru Terkait Bea Cukai | Katadata — KPK Geledah Kantor Grup Djarum di Kudus
Apa Artinya bagi Penegakan Hukum di Sektor Cukai?
Penyidikan ini kembali menyoroti pentingnya transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan penerimaan negara. Sektor cukai memiliki peran dalam penerimaan negara sekaligus pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai, sehingga dugaan penyimpangan perlu ditangani secara objektif dan berdasarkan bukti.
Masyarakat diharapkan mengikuti perkembangan informasi dari KPK dan media tepercaya. Informasi yang belum dikonfirmasi, termasuk dugaan keterlibatan pihak tertentu, sebaiknya tidak disebarluaskan sebagai fakta yang sudah terbukti.
Sumber: Iconomics — Penggeledahan Kantor Bea Cukai Kudus dan PT Djarum | CNN Indonesia — Kantor Pusat PT Djarum Digeledah KPK
Kesimpulan
Penggeledahan kantor PT Djarum dan Bea Cukai Kudus oleh KPK pada 28 Oktober 2026 merupakan bagian dari pengembangan penyidikan yang menyoroti dugaan persoalan penerimaan negara dari sektor cukai, termasuk dugaan pemberian atau kickback terkait pengurusan pita cukai rokok.
Penyidik telah mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik untuk dianalisis lebih lanjut. Sementara itu, Grup Djarum menyatakan menghormati proses hukum dan siap bersikap kooperatif. Perkembangan berikutnya, termasuk hasil analisis barang bukti dan penjelasan resmi mengenai status pihak-pihak terkait, masih perlu ditunggu.
Sumber: CNN Indonesia | ANTARA News
#KPK #PTDjarum #BeaCukai #Kudus #PitaCukai #BeritaHukum #BeritaNasional #UpdateKPK #Oktober2026
Sumber berita utama
CNN Indonesia — Kantor Pusat PT Djarum Digeledah KPK, Apa yang Diusut Penyidik?
detikNews — Geledah PT Djarum dan Bea Cukai di Kudus, KPK Usut Dugaan soal Pita Cukai
Katadata — Grup Djarum Respons Kantor di Kudus Digeledah KPK
ANTARA News — Hukum Kemarin, PT Djarum Digeledah hingga Impor Ilegal Pakaian Bekas
