Anggota Komisi X DPR RI Skakmat Mendikdasmen Soal Sekolah NTT Dikirimi Smartboard Tanpa Listrik
JAKARTA – Polemik digitalisasi pendidikan kembali menjadi sorotan setelah Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait pemberian perangkat Interactive Flat Panel (IFP) atau smartboard kepada sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pertanyaan tersebut disampaikan Bonnie dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, Senin (21/9/2026).
Bonnie menyoroti kasus SDN Mboeng di Kabupaten Manggarai Timur, NTT, yang sebelumnya viral karena menerima perangkat pembelajaran digital, sementara salah satu bagian sekolah yang ditampilkan dalam video diketahui mengalami persoalan fasilitas, termasuk akses listrik. (detiknews)
Bonnie Pertanyakan Logika Pengadaan Smartboard
Dalam rapat tersebut, Bonnie mempertanyakan bagaimana proses perencanaan bantuan perangkat digital dilakukan apabila kondisi infrastruktur sekolah belum sepenuhnya mendukung penggunaan perangkat tersebut.
Menurut Bonnie, kondisi fisik sekolah dan ketersediaan listrik semestinya menjadi bagian dari data yang diperhatikan sebelum perangkat digital dikirimkan.
“Kalau sekolah dapat smartboard, mestinya terekam di Dapodik kondisi fisiknya, ada listriknya atau tidak.”
Ia menilai, apabila sekolah memang belum memiliki akses listrik, anggaran seharusnya dapat dipertimbangkan untuk terlebih dahulu memenuhi kebutuhan dasar tersebut.
“Kalau belum ada listrik, kenapa dibeli dan dikirim? Harusnya anggarannya dihemat atau dialokasikan untuk menyediakan jaringan listriknya dulu,” kata Bonnie dalam rapat tersebut.
Sorotan itu sekaligus membuka pertanyaan lebih besar mengenai konsep digitalisasi pendidikan: apakah transformasi pendidikan cukup dilakukan dengan menyediakan perangkat teknologi, atau harus berjalan bersamaan dengan pembenahan infrastruktur dasar sekolah.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti Beri Klarifikasi
Menanggapi pertanyaan Bonnie, Menteri Abdul Mu'ti memberikan klarifikasi bahwa informasi yang beredar melalui media sosial mengenai SDN Mboeng tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi sekolah secara keseluruhan.
Mu'ti menjelaskan, sekolah tersebut memiliki beberapa ruang kelas. Ruangan yang terlihat dalam video viral merupakan ruangan yang mengalami kerusakan dan sedang tidak digunakan.
Sementara itu, ruang kelas lainnya masih berfungsi dan perangkat IFP yang berada di sekolah tersebut juga dapat digunakan. (detiknews)
“Karena sebenarnya SDN itu memiliki beberapa ruang kelas, yang lainnya itu masih berfungsi. Jadi yang di video itu yang tidak berfungsi, yang rusak, tapi kelas yang lainnya itu berfungsi,” ujar Mu'ti.
Ia juga menegaskan bahwa IFP di sekolah tersebut berfungsi, sehingga persoalan yang muncul tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan kondisi salah satu ruangan yang terlihat dalam video.
Digitalisasi Pendidikan Tak Hanya Soal Smartboard
Dalam penjelasannya, Abdul Mu'ti mengatakan program digitalisasi pendidikan yang dijalankan Kemendikdasmen tidak hanya berupa pemberian perangkat seperti IFP.
Program tersebut mencakup beberapa komponen, antara lain perangkat IFP, pelatihan guru, laptop, serta dukungan jaringan internet dan listrik. (suara.com)
Untuk wilayah yang belum memiliki akses internet, pemerintah menyebut penggunaan teknologi internet satelit seperti Starlink sebagai salah satu solusi, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Sementara untuk persoalan listrik, pemerintah menyiapkan dua skema, yakni panel surya serta pembangunan jaringan listrik baru melalui koordinasi dengan PLN. (suara.com)
Dengan demikian, pemerintah menyatakan digitalisasi pendidikan dirancang tidak berdiri sendiri, tetapi dibarengi upaya penyediaan infrastruktur pendukung.
SDN Mboeng Masuk Prioritas Revitalisasi
Persoalan fasilitas SDN Mboeng sebelumnya juga telah mendapat perhatian pemerintah.
Kemendikdasmen menyatakan SDN Mboeng menjadi salah satu sekolah yang diprioritaskan untuk direvitalisasi. Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan revitalisasi 1.487 satuan pendidikan di NTT pada 2026 dengan dukungan anggaran lebih dari Rp1,2 triliun. (detikcom)
Kondisi SDN Mboeng sendiri sebelumnya dilaporkan memiliki sejumlah ruang kelas dalam kondisi rusak, sementara kebutuhan rombongan belajar membuat sekolah harus menggunakan ruang kelas darurat.
Pemerintah kemudian menyatakan pembenahan sarana fisik dan digitalisasi perlu berjalan secara bersamaan.
Perdebatan Digitalisasi Pendidikan: Teknologi atau Infrastruktur?
Polemik smartboard di SDN Mboeng memperlihatkan tantangan yang lebih luas dalam proses transformasi pendidikan di Indonesia.
Di satu sisi, perangkat teknologi dapat membantu memperluas akses terhadap metode pembelajaran digital. Namun di sisi lain, perangkat tersebut membutuhkan infrastruktur dasar, seperti listrik, jaringan internet, ruang kelas yang layak, serta guru yang memiliki kemampuan memanfaatkannya secara optimal.
Karena itu, kritik Bonnie Triyana dan klarifikasi Abdul Mu'ti menunjukkan adanya dua aspek yang sama-sama menjadi perhatian dalam kebijakan digitalisasi pendidikan: ketepatan sasaran pengadaan dan kesiapan ekosistem sekolah.
Persoalan tersebut menjadi penting agar digitalisasi pendidikan tidak berhenti pada pengadaan perangkat, tetapi benar-benar dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar.
Kesimpulan
Kasus SDN Mboeng, NTT, kini menjadi perhatian publik setelah muncul kritik mengenai pemberian smartboard di tengah persoalan infrastruktur sekolah.
Bonnie Triyana mempertanyakan ketepatan perencanaan pengadaan apabila kondisi listrik dan fasilitas sekolah belum siap. Sementara Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa informasi viral tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi sekolah dan memastikan perangkat IFP di ruang kelas yang berfungsi dapat digunakan.
Di luar polemik tersebut, pemerintah menyatakan bahwa digitalisasi pendidikan juga mencakup pelatihan guru, perangkat pendukung, internet, serta penyediaan listrik, sementara SDN Mboeng termasuk dalam sekolah yang akan mendapatkan pembenahan.
Dengan demikian, perdebatan mengenai smartboard di NTT bukan hanya soal satu perangkat elektronik, tetapi juga menyangkut bagaimana anggaran pendidikan, infrastruktur dasar, dan transformasi digital dapat dirancang agar saling mendukung.
🔎 Google Search
Focus Keyword:
smartboard sekolah NTT tanpa listrik
Secondary Keywords:
Bonnie Triyana smartboard NTT
SDN Mboeng NTT
sekolah NTT dapat smartboard
smartboard tanpa listrik
Abdul Mu'ti smartboard
Komisi X DPR RI
digitalisasi pendidikan
Interactive Flat Panel NTT
pendidikan NTT
sekolah tanpa listrik
Title:
Bonnie Triyana Soroti Smartboard Sekolah NTT Tanpa Listrik, Ini Jawaban Mendikdasmen
Meta Description:
Bonnie Triyana mempertanyakan pemberian smartboard kepada SDN Mboeng NTT di tengah persoalan listrik. Mendikdasmen Abdul Mu'ti memberikan klarifikasi.
Slug:bonnie-triyana-soroti-smartboard-sekolah-ntt-tanpa-listrik
Tag:
Bonnie Triyana, Abdul Mu'ti, Komisi X DPR RI, SDN Mboeng, NTT, Smartboard, IFP, Digitalisasi Pendidikan, Kemendikdasmen, Pendidikan Indonesia
Alternatif Judul:
Bonnie Triyana Pertanyakan Smartboard untuk Sekolah NTT, Listrik Saja Belum Ada
Smartboard Dikirim ke Sekolah NTT, Bonnie Triyana: Kenapa Tidak Sediakan Listrik Dulu?
Sekolah NTT Viral Dapat Smartboard, Bonnie Triyana Cecar Mendikdasmen
DPR Soroti Digitalisasi Pendidikan, Smartboard Sekolah NTT Jadi Perhatian
Smartboard di SDN Mboeng NTT Dipersoalkan, Ini Penjelasan Abdul Mu'ti
Catatan jurnalistik: istilah “skakmat” pada judul mengikuti judul yang diberikan pengguna. Dalam isi berita, posisi Bonnie Triyana dan klarifikasi Abdul Mu'ti disajikan secara berimbang. Informasi mengenai kondisi SDN Mboeng dan respons pemerintah juga dicocokkan dengan pemberitaan 21 September 2026 dari ANTARA, detik, dan Suara.com. (detiknews)
Posting Komentar untuk "Bonnie Triyana Pertanyakan Smartboard untuk Sekolah NTT, Listrik Saja Belum Ada"