Wacana pembangunan 1.000 bioskop desa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 mendadak viral di media sosial dan memicu perdebatan publik. Banyak warganet mempertanyakan apakah proyek tersebut layak menjadi prioritas nasional di tengah berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat Indonesia.
Usulan itu mencuat setelah Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Rahmawati Zainal Paliwang, menyampaikan gagasan pembangunan bioskop desa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional DPR RI pada Rabu, 20 Mei 2026.
Dalam rapat tersebut, Rahmawati menyoroti ketimpangan distribusi film nasional yang dinilai masih didominasi rumah produksi besar. Menurutnya, banyak pelaku industri kreatif daerah dan rumah produksi kecil kesulitan mendapatkan akses tayang di jaringan bioskop nasional.
“Saya cukup miris mendengar PH kecil curhat adanya monopoli PH besar sehingga kreativitas lokal tersendat,” ujar Rahmawati.
Sebagai solusi, ia mengusulkan agar pemerintah menyiapkan insentif fiskal bagi rumah produksi kecil serta mengalokasikan pembangunan 1.000 layar bioskop desa melalui APBN 2027.
Bioskop Desa Dinilai Bisa Dorong Industri Kreatif Daerah
Usulan pembangunan bioskop desa disebut bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap film nasional sekaligus membuka ruang baru bagi karya kreator lokal. Selain menjadi sarana hiburan, bioskop desa juga dinilai berpotensi menjadi pusat ekonomi kreatif baru di daerah.
Pendukung gagasan tersebut menilai keberadaan bioskop di desa dapat membantu pemerataan industri perfilman yang selama ini terpusat di kota-kota besar. Selain itu, UMKM lokal dinilai bisa ikut tumbuh melalui aktivitas ekonomi di sekitar lokasi bioskop.
Sejumlah pihak juga menilai bioskop desa dapat menjadi sarana edukasi dan pengembangan budaya lokal apabila dikelola dengan konsep yang tepat.
Warganet Kritik Prioritas APBN 2027
Meski memiliki tujuan pemerataan industri kreatif, usulan tersebut justru menuai kritik tajam di media sosial. Banyak masyarakat mempertanyakan urgensi pembangunan bioskop desa dibanding kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, hingga bantuan ekonomi masyarakat.
Unggahan terkait usulan itu viral di platform X dan memancing ratusan komentar dari warganet.
“Paham prioritas nggak sih, hiburan itu tersier,” tulis salah satu akun.
Kritik lain juga menyoroti penggunaan APBN untuk sektor hiburan di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian masyarakat di berbagai daerah.
Sebagian publik menilai pemerintah seharusnya lebih fokus memperbaiki fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta membuka lapangan kerja dibanding membangun bioskop desa.
Perdebatan tersebut membuat isu “bioskop desa APBN 2027” menjadi salah satu topik yang ramai diperbincangkan publik dalam beberapa hari terakhir.
Rumah Produksi Kecil Mengaku Sulit Tembus Bioskop Besar
Dalam forum yang sama, produser dan sutradara film Girry Pratama turut mengungkap sulitnya film independen mendapatkan slot tayang di jaringan bioskop besar.
Menurutnya, banyak rumah produksi kecil harus menunggu bertahun-tahun agar film mereka bisa diputar secara luas. Kondisi itu membuat pelaku industri kreatif independen kesulitan berkembang.
“Saya sudah membuat 12 film dan masih ada yang belum tayang,” ujar Girry.
Ia menilai dominasi rumah produksi besar membuat distribusi film nasional menjadi tidak seimbang. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, rumah produksi kecil berpotensi kehilangan ruang untuk berkembang di industri perfilman Indonesia.
Perdebatan Baru Soal Arah Prioritas Negara
Viralnya usulan pembangunan bioskop desa kini memunculkan diskusi lebih luas mengenai arah prioritas pembangunan nasional. Di satu sisi, pemerintah didorong mendukung industri kreatif dan pemerataan akses hiburan. Namun di sisi lain, masyarakat juga menuntut kebutuhan dasar menjadi fokus utama penggunaan anggaran negara.
Perdebatan mengenai “prioritas atau bukan” diperkirakan masih akan terus berkembang seiring pembahasan APBN 2027 mendatang.
Bagi sebagian pihak, bioskop desa bisa menjadi simbol pemerataan industri kreatif nasional. Namun bagi sebagian masyarakat lainnya, proyek tersebut dianggap belum mendesak dibanding persoalan ekonomi dan pelayanan publik yang masih membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Posting Komentar untuk "Viral Usul Pemerintah Bangun 1.000 Bioskop Desa Pakai APBN 2027, Warganet Pertanyakan Prioritas Anggaran Negara"