Proyek MRO Pesawat Hercules di Kertajati Tuai Sorotan
Rencana pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk menjadikan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, sebagai pusat maintenance, repair, and overhaul (MRO) pesawat Hercules/C-130 se-Asia memicu polemik luas. Di satu sisi, proyek ini disebut berpotensi menghidupkan aktivitas ekonomi dan industri penerbangan nasional. Namun di sisi lain, sejumlah pengamat dan politisi menilai langkah tersebut menyimpan risiko keamanan nasional yang serius.
Bandara Kertajati yang selama ini dikenal sebagai bandara sipil terbesar di Indonesia kini diproyeksikan menjadi “bengkel internasional” bagi pesawat angkut militer Hercules/C-130 milik berbagai negara di kawasan Asia. Usulan ini pertama kali diungkap Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR dan TNI pada Mei 2026.
Menurut Sjafrie, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, menawarkan agar seluruh pemeliharaan pesawat Hercules/C-130 di Asia dipusatkan di Indonesia dengan pembiayaan dari pihak AS.
“Bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia saya pusatkan di Indonesia atas biaya kami?” ujar Sjafrie menirukan tawaran dari pihak Amerika Serikat.
Presiden RI kemudian disebut memberikan arahan agar proyek tersebut dipusatkan di Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati.
Mengapa Bandara Kertajati Dipilih?
Pemerintah menilai Bandara Kertajati memiliki berbagai keunggulan strategis. Bandara ini mempunyai runway sepanjang sekitar 3.000 meter yang mampu melayani pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777 dan Airbus A330.
Selain itu, kawasan bandara memiliki lahan luas yang dinilai cocok untuk pengembangan industri penerbangan jangka panjang, termasuk fasilitas MRO berskala internasional.
Sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2018, Bandara Kertajati memang belum beroperasi optimal. Lokasinya yang jauh dari pusat Kota Bandung dan konektivitas transportasi yang sempat terbatas membuat jumlah penumpangnya rendah.
Sepanjang 2024, bandara ini hanya melayani sekitar 413 ribu penumpang, meskipun angka tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah pun terus mencari cara untuk menghidupkan bandara, mulai dari membuka rute internasional, penerbangan haji dan umrah, hingga pengembangan kawasan industri Rebana Metropolitan.
Kini, proyek MRO Hercules dianggap sebagai peluang baru untuk mengangkat kembali aktivitas Bandara Kertajati.
Pengamat: Risiko Keamanan Lebih Besar daripada Untung Ekonomi
Namun, pakar penerbangan dari Aviatory Indonesia, Ziva Narendra, menilai proyek tersebut menyimpan persoalan besar dari sisi keamanan nasional.
Menurutnya, lebih dari 90 persen pesawat Hercules/C-130 yang beroperasi di dunia merupakan varian militer. Konsekuensinya, proyek pemeliharaan tersebut akan melibatkan personel militer maupun kontraktor militer asing dalam jumlah signifikan.
“Di situlah muncul risiko keamanannya,” kata Ziva.
Ia menilai konsep awal Bandara Kertajati sebagai bandara sipil membuat fasilitas tersebut tidak memiliki sistem pengamanan militer yang memadai untuk mengawasi aktivitas personel asing yang terlibat dalam proyek pemeliharaan pesawat militer.
Ziva menyebut potensi ancaman itu sebagai “bocor halus”, yakni situasi ketika aktivitas militer berlangsung di kawasan sipil tanpa pengawasan pertahanan yang kuat.
Meski demikian, ia menepis anggapan bahwa Kertajati akan langsung berubah menjadi pangkalan militer Amerika Serikat. Menurutnya, sebuah pangkalan militer membutuhkan kehadiran pasukan permanen, barak, hingga investasi aset militer besar-besaran.
“Kalau ingin membangun pangkalan militer, ada banyak lokasi yang lebih strategis daripada Jawa Barat,” jelasnya.
DPR Ingatkan Soal Kedaulatan Negara
Kekhawatiran serupa juga disampaikan anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin.
Ia menegaskan bahwa kerja sama tersebut tidak boleh dipandang hanya sebagai proyek industri penerbangan biasa, melainkan harus dikaji dari aspek pertahanan, geopolitik, dan kedaulatan negara.
TB Hasanuddin menyoroti kemungkinan munculnya persepsi internasional bahwa Indonesia memberikan ruang bagi operasi militer Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik.
“Jika fasilitas tersebut eksklusif untuk mendukung operasional pesawat militer Amerika Serikat di kawasan Asia, maka persepsinya bisa berkembang sebagai bentuk pangkalan militer AS di Indonesia,” ujarnya.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, proyek tersebut juga harus dipastikan tidak bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dianut Indonesia.
Selain itu, ia meminta pemerintah memastikan proyek MRO memberikan manfaat nyata bagi industri pertahanan nasional, khususnya PT Dirgantara Indonesia.
Pemerintah Pastikan Tidak Ada Pangkalan Militer AS
Sementara itu, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Rico Ricardo Sirait, menegaskan proyek ini tidak bertujuan membangun pangkalan militer Amerika Serikat di Indonesia.
Menurutnya, pembahasan proyek masih berada pada tahap awal dan seluruh aktivitas nantinya tetap berada di bawah kedaulatan Indonesia serta tunduk pada hukum nasional.
Rico menyebut proyek ini justru dapat memperkuat industri pertahanan nasional dan memperluas hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara pengguna Hercules di Asia.
Pemerintah juga memastikan pengaturan ruang udara, keselamatan penerbangan, dan prosedur masuk pesawat asing akan tetap diawasi melalui mekanisme lintas kementerian dan lembaga.
Alternatif Lokasi Dinilai Lebih Tepat
Sejumlah pengamat menilai bila proyek MRO tetap dilanjutkan, maka lokasi yang lebih tepat seharusnya berada di kawasan militer aktif seperti Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma atau pangkalan utama TNI AU lainnya di Surabaya, Makassar, maupun Batam.
Lokasi tersebut dianggap lebih ideal karena telah memiliki sistem pengawasan militer yang jelas dan terintegrasi.
Masa Depan Kertajati di Tengah Tarik Ulur Kepentingan
Rencana menjadikan Kertajati sebagai pusat perawatan pesawat Hercules/C-130 kini berada di persimpangan antara kepentingan ekonomi, diplomasi, dan keamanan nasional.
Di satu sisi, proyek ini bisa menjadi momentum kebangkitan Bandara Kertajati yang selama bertahun-tahun kesulitan menarik penumpang dan maskapai. Namun di sisi lain, pemerintah menghadapi tantangan besar untuk memastikan kerja sama strategis dengan Amerika Serikat tidak mengganggu kedaulatan dan stabilitas pertahanan Indonesia.
Perdebatan mengenai proyek ini diperkirakan akan terus berkembang, terutama di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik di kawasan Indo-Pasifik yang menjadikan Asia Tenggara sebagai wilayah strategis bagi kekuatan global.
Posting Komentar untuk "Bandara Kertajati Jadi “Bengkel” Hercules AS? Pengamat Ingatkan Risiko Keamanan Nasional Indonesia"