Vendor Cirebon - Arsyafin Production

PDI-P Tolak Usulan Luhut soal Definisi Korupsi, Hasto: Jangan Sederhanakan Pemberantasan Korupsi!

JAKARTA – Wacana penyempurnaan definisi tindak pidana korupsi memicu tanggapan politik. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengenai unsur kerugian negara dalam definisi korupsi. Hasto menilai, pemberantasan korupsi membutuhkan langkah menyeluruh, bukan sekadar perdebatan tentang definisi hukum. Simak laporan terkait melalui video sumber yang dibagikan dan pemberitaan Media Indonesia.

Hasto Kristiyanto: Pemberantasan Korupsi Harus Menyeluruh

Hasto menyampaikan penolakan tersebut kepada wartawan pada Rabu, 21 Oktober 2026. Ia menilai pernyataan Luhut terkesan menyederhanakan persoalan korupsi yang menurutnya harus ditangani dari hulu ke hilir, mulai dari pencegahan, penguatan supremasi hukum, hingga pembentukan budaya antikorupsi.

“Jadi kami sangat tidak setuju dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Luhut. Seharusnya beliau menyampaikan agenda-agenda apa di dalam mencegah korupsi, dalam memberantas korupsi,” ujar Hasto. Pernyataan tersebut diberitakan oleh detikNews.

Menurut Hasto, masyarakat membutuhkan langkah konkret untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan. Karena itu, ia meminta para pemangku kebijakan menjelaskan bagaimana upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi akan diperkuat, sebagaimana dilaporkan Tirto.

Mengapa Unsur Kerugian Negara Menjadi Perdebatan?

Sebelumnya, Luhut menyampaikan bahwa kajian DEN yang dibicarakan bersama Presiden Prabowo Subianto merujuk pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Dalam keterangannya kepada media, Luhut membandingkan pendekatan internasional dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, terutama terkait unsur kerugian negara dalam perkara korupsi.

Wacana tersebut kemudian mendapat tanggapan dari berbagai pihak karena menyangkut hubungan antara penegakan hukum, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, dan kepastian hukum bagi pengambil keputusan. Latar belakang pernyataan Luhut serta respons PDI-P dapat dibaca dalam laporan detikNews.

DEN Memberikan Klarifikasi: Kerugian Negara Tetap Menjadi Unsur dalam UU Tipikor

Dalam perkembangan berikutnya, DEN memberikan klarifikasi bahwa kerugian keuangan negara tetap menjadi unsur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Luhut menjelaskan bahwa kajian yang disampaikan berfokus pada kejelasan dan objektivitas pembuktian, sehingga tindakan yang memenuhi unsur pidana tetap dapat diproses, sementara keputusan beriktikad baik tidak dipidana tanpa dasar yang memadai.

Klarifikasi ini penting agar masyarakat dapat membedakan antara wacana penyempurnaan mekanisme pembuktian dan penghapusan unsur kerugian negara. Dengan demikian, perdebatan tersebut tidak semestinya dipahami hanya sebagai upaya menghapus pertanggungjawaban atas kerugian keuangan negara. Baca penjelasan lebih lanjut melalui Tirto mengenai klarifikasi DEN.

Publik Perlu Mengawal Transparansi dan Akuntabilitas

Perdebatan antara pernyataan Luhut dan respons PDI-P menjadi pengingat bahwa kebijakan antikorupsi menyangkut kepentingan masyarakat luas. Penguatan aturan perlu disertai penegakan hukum yang konsisten, pengawasan anggaran, pencegahan konflik kepentingan, serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diuji secara terbuka.

Masyarakat juga perlu mencermati perkembangan isu ini melalui sumber berita tepercaya dan dokumen resmi, bukan hanya potongan pernyataan yang beredar di media sosial. Tujuannya agar diskusi publik tetap berlandaskan informasi yang utuh dan tidak terjebak pada kesimpulan yang belum didukung fakta. Ikuti perkembangan isu ini melalui Media Indonesia dan Tirto.

Ajakan untuk Mengawal Agenda Antikorupsi

Pemberantasan korupsi bukan hanya urusan pemerintah, partai politik, atau aparat penegak hukum. Masyarakat juga memiliki peran dalam mengawasi penggunaan uang negara, mendorong keterbukaan informasi, dan menyuarakan tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.

Mari kawal setiap kebijakan publik dengan kritis, cermat, dan berdasarkan fakta. Apa pun perbedaan pandangan politiknya, tujuan bersama harus tetap jelas: memperkuat integritas, menjaga akuntabilitas keuangan negara, serta memastikan hukum ditegakkan secara adil dan transparan.


TAG

PDI-P, Hasto Kristiyanto, Luhut Binsar Pandjaitan, Dewan Ekonomi Nasional, DEN, definisi korupsi, kerugian negara, pemberantasan korupsi, UU Tipikor, UNCAC, Presiden Prabowo Subianto, berita politik Indonesia, hukum Indonesia.

HASHTAG

#PDIP #HastoKristiyanto #LuhutBinsarPandjaitan #BeritaPolitik #Korupsi #PemberantasanKorupsi #KerugianNegara #UUTipikor #DewanEkonomiNasional #PrabowoSubianto #SupremasiHukum #Transparansi #Akuntabilitas #BeritaNasional

TITLE

PDI-P Tolak Pernyataan Luhut soal Definisi Korupsi, Hasto Minta Fokus Pemberantasan

META DESCRIPTION

Hasto Kristiyanto menyatakan PDI-P tidak setuju dengan pernyataan Luhut soal unsur kerugian negara dalam definisi korupsi. DEN kemudian mengklarifikasi posisi terkait UU Tipikor.

KATA KUNCI 

PDI-P tolak usulan Luhut, Hasto Kristiyanto soal korupsi, Luhut Binsar Pandjaitan, definisi tindak pidana korupsi, kerugian negara dalam UU Tipikor, klarifikasi DEN, pemberantasan korupsi Indonesia.

SLUG URL

pdip-tolak-pernyataan-luhut-definisi-korupsi-hasto

Lebih baru Lebih lama

Hubungi Kami