MUI Minta Menkeu Suahasil Tekan Utang, Usul Zakat Jadi Tax Credit

JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali mendorong agar kekuatan ekonomi umat tidak hanya dipandang sebagai pasar, tetapi menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional. Salah satu gagasan yang kini mengemuka adalah zakat dijadikan tax credit atau pengurang pajak secara langsung.

Usulan tersebut disampaikan Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI sekaligus Wakil Ketua Umum MUI, KH M. Cholil Nafis, kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Selain soal zakat dan pajak, MUI meminta pemerintah menjaga kesehatan APBN, mengoptimalkan sumber penerimaan selain pajak, serta mengurangi ketergantungan pada utang. (detikcom)

Wacana ini menarik karena berada di persimpangan antara ajaran agama, kebijakan fiskal, dan masa depan ekonomi syariah Indonesia.

MUI Usul Zakat Tak Sekadar Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Selama ini, zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi yang memenuhi ketentuan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Artinya, zakat mengurangi dasar penghitungan pajak, bukan langsung mengurangi nominal pajak yang harus dibayar. Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan mekanisme tersebut berdasarkan ketentuan pengelolaan zakat dan perpajakan. (Direktorat Jenderal Pajak)

MUI mengusulkan mekanisme yang berbeda.

Melalui konsep tax credit, zakat yang memenuhi persyaratan nantinya diharapkan dapat diperhitungkan secara langsung terhadap pajak terutang.

Menurut Cholil Nafis, gagasan tersebut diharapkan dapat menghadirkan dua dorongan sekaligus: motivasi menjalankan kewajiban agama dan motivasi sebagai warga negara. (MUI - Majelis Ulama Indonesia)

“Kita berharap zakat dijadikan sebagai pajak tax credit. Sehingga orang membayar zakat ada motivasi keagamaan, ada motivasi kenegaraan.”

Dengan demikian, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan fiskal.

Apa Bedanya Tax Deductible dan Tax Credit?

Perbedaan istilah ini penting agar publik tidak salah memahami usulan MUI.

Tax deductible berarti pembayaran tertentu, termasuk zakat yang memenuhi ketentuan, dapat mengurangi penghasilan atau dasar pengenaan pajak.

Sementara tax credit berarti suatu pembayaran atau kredit tertentu diperhitungkan langsung untuk mengurangi pajak yang terutang.

Dalam kajian Kementerian Keuangan mengenai zakat sebagai tax credit, pemerintah pernah membahas perbedaan kedua model tersebut serta praktik di sejumlah negara. Kajian itu juga mencatat bahwa Indonesia pada saat kajian tersebut menerapkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, bukan tax credit. (Direktorat Jenderal Fiskal)

Jadi, apabila usulan MUI diterapkan, diperlukan perubahan atau penyesuaian kebijakan agar mekanismenya jelas secara hukum dan administrasi.

Aturan Zakat dan Pajak Saat Ini

Pemerintah telah memiliki aturan mengenai perlakuan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dalam perpajakan.

Bahkan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2025 mengatur perlakuan atas bantuan atau sumbangan, termasuk zakat atau sumbangan keagamaan wajib, yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai persyaratan yang berlaku. (Direktorat Jenderal Pajak)

Karena itu, usulan zakat menjadi tax credit pada dasarnya bukan berarti pemerintah sama sekali belum mengakui hubungan antara zakat dan pajak.

Yang menjadi pembahasan adalah seberapa jauh hubungan tersebut diintegrasikan ke dalam sistem perpajakan nasional.

MUI Minta Utang Negara Ditekan

Selain persoalan zakat, MUI juga menyampaikan perhatian mengenai pengelolaan APBN.

Cholil Nafis meminta Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjaga kepercayaan publik dengan mengelola APBN secara hati-hati dan menghindari ketergantungan yang berlebihan terhadap utang. Pernyataan tersebut disampaikan MUI dalam konteks harapan terhadap pengelolaan fiskal pemerintah. (detikcom)

MUI juga berpandangan bahwa penerimaan negara tidak seharusnya hanya bertumpu pada pajak.

Cholil mendorong pemerintah mengoptimalkan sumber daya alam (SDA), kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penerimaan dari aktivitas bisnis atau korporasi, dengan tetap memperhatikan agar tidak muncul beban pajak berganda. (MUI - Majelis Ulama Indonesia)

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan MUI tidak berhenti pada zakat, tetapi masuk lebih luas ke persoalan arsitektur penerimaan negara.

Ekonomi Umat Jangan Hanya Jadi Konsumen

Ada pesan lain yang cukup kuat dari MUI: ekonomi umat diharapkan tidak hanya berperan sebagai konsumen.

Cholil Nafis menyebut kekuatan ekonomi umat semestinya dapat menjadi salah satu penopang pembangunan nasional. Untuk itu, berbagai instrumen ekonomi syariah seperti perbankan syariah, industri halal, zakat, dan dana sosial keagamaan dinilai perlu mendapatkan ruang yang lebih kuat dalam kerangka kebijakan ekonomi negara. (MUI - Majelis Ulama Indonesia)

Dari perspektif budaya ekonomi Indonesia, gagasan tersebut menarik karena menghidupkan kembali konsep bahwa kegiatan ekonomi tidak semata-mata berbicara tentang keuntungan individu.

Dalam tradisi Islam, zakat memiliki dimensi sosial: terdapat kewajiban membantu kelompok yang berhak menerima. Jika dikelola secara profesional, transparan, dan tepat sasaran, zakat dapat berfungsi sebagai instrumen distribusi kesejahteraan.

Namun, ketika zakat mulai dikaitkan langsung dengan sistem pajak negara, persoalannya menjadi lebih kompleks. Aspek syariat, hukum perpajakan, administrasi, transparansi, hingga akuntabilitas pengelolaan dana harus berjalan bersamaan.

MUI Juga Dorong Danantara Syariah

Gagasan mengenai tax credit zakat merupakan bagian dari agenda MUI yang lebih luas untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah.

MUI sebelumnya juga menyampaikan usulan pembentukan Danantara Syariah kepada CEO Danantara Rosan Roeslani. Gagasan tersebut diarahkan untuk mengonsolidasikan potensi dan aset ekonomi umat agar memiliki ekosistem yang lebih terarah. (MUI - Majelis Ulama Indonesia)

Menurut MUI, instrumen ekonomi umat selama ini masih berjalan di berbagai sektor secara terpisah. Karena itu, diperlukan ekosistem yang dapat menghubungkan potensi tersebut dengan pembangunan ekonomi nasional.

Jika Zakat Jadi Tax Credit, Apa yang Harus Disiapkan?

Wacana ini tentu tidak cukup hanya dengan mengubah istilah dari tax deductible menjadi tax credit.

Ada sejumlah persoalan teknis yang harus dijawab apabila kebijakan tersebut benar-benar dibahas lebih lanjut.

Pertama, siapa yang berhak mengeluarkan bukti pembayaran zakat?

Saat ini, zakat yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak harus memenuhi ketentuan tertentu, termasuk dibayarkan melalui badan atau lembaga yang diakui pemerintah. (Direktorat Jenderal Pajak)

Kedua, bagaimana mekanisme pelaporannya?

Sistem perpajakan membutuhkan data yang dapat diverifikasi. Karena itu, integrasi zakat dan pajak membutuhkan sistem pencatatan yang akurat.

Ketiga, bagaimana pengawasan dan akuntabilitasnya?

Zakat merupakan dana keagamaan yang memiliki aturan penyaluran tersendiri. Karena itu, jika dikaitkan dengan sistem fiskal negara, batas antara fungsi zakat sebagai kewajiban agama dan fungsi administrasi perpajakan harus dirumuskan secara jelas.

Keempat, bagaimana dampaknya terhadap penerimaan negara?

Tax credit secara langsung berpotensi memengaruhi jumlah pajak yang dibayarkan. Karena itu, pemerintah perlu menghitung dampaknya terhadap penerimaan negara sekaligus potensi manfaat ekonomi dan sosialnya.

Kajian Kementerian Keuangan mengenai zakat sebagai tax credit sebelumnya juga menyoroti perlunya kejelasan aturan, edukasi masyarakat, serta pencatatan dan pelaporan apabila model tersebut diterapkan. (Direktorat Jenderal Fiskal)

Zakat, Pajak dan Tradisi Gotong Royong

Jika dilihat dari perspektif budaya, perdebatan mengenai zakat dan pajak sebenarnya menyentuh persoalan yang lebih luas: bagaimana masyarakat berkontribusi untuk kesejahteraan bersama.

Indonesia memiliki tradisi gotong royong yang kuat. Dalam masyarakat Muslim, zakat merupakan salah satu bentuk kewajiban sosial-keagamaan. Sementara pajak merupakan kewajiban warga negara berdasarkan hukum.

Keduanya memiliki dasar dan mekanisme yang berbeda. Karena itu, menyatukan keduanya dalam satu sistem membutuhkan kehati-hatian.

Di satu sisi, integrasi dapat membuka peluang agar kewajiban agama memiliki keterhubungan lebih kuat dengan pembangunan sosial. Di sisi lain, mekanismenya harus memastikan bahwa fungsi zakat, hak penerima zakat, dan prinsip perpajakan tetap terlindungi.

Bola Kini Ada di Ranah Kebijakan Pemerintah

Usulan MUI agar zakat menjadi tax credit masih merupakan gagasan kebijakan, bukan kebijakan perpajakan yang sudah berlaku.

MUI telah menyampaikan harapannya kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Pemerintah selanjutnya perlu menilai aspek hukum, fiskal, administrasi, serta dampak sosial-ekonominya apabila gagasan tersebut hendak dibawa ke tahap pembahasan kebijakan. (detikcom)

Yang jelas, perdebatan ini membuka ruang diskusi penting mengenai masa depan ekonomi syariah di Indonesia: apakah zakat akan tetap berada terutama sebagai instrumen sosial-keagamaan dengan insentif perpajakan seperti saat ini, atau suatu saat akan mendapatkan posisi yang lebih terintegrasi dalam sistem fiskal nasional.

Bagi masyarakat, pertanyaan terpenting bukan hanya berapa besar pengurangan pajaknya, tetapi juga bagaimana memastikan zakat tetap dikelola secara amanah, transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi mereka yang berhak menerimanya.

🔎 Siap Publikasi

Title

MUI Usul Zakat Jadi Tax Credit, Apa Bedanya dengan Pengurang Pajak?

Alternatif Judul

MUI Minta Zakat Jadi Tax Credit, Ini Bedanya dengan Pengurang Pajak
Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung? Ini Usulan MUI ke Menkeu Suahasil
MUI Dorong Zakat Jadi Tax Credit, Ekonomi Umat Ingin Jadi Penopang Negara
MUI Usul Zakat Jadi Tax Credit, Begini Konsep dan Dampaknya
Zakat Jadi Tax Credit, Apa yang Berubah bagi Wajib Pajak Muslim?

Focus Keyword

zakat jadi tax credit

Secondary Keywords

MUI usul zakat jadi tax credit
zakat pengurang pajak
zakat dan pajak
tax credit zakat
Suahasil Nazara
Cholil Nafis
ekonomi syariah Indonesia
pajak Indonesia
zakat pengurang penghasilan kena pajak
kebijakan fiskal
ekonomi umat
Danantara Syariah
APBN Indonesia
utang negara
pajak dan zakat 2026

Meta Description

MUI mengusulkan zakat menjadi tax credit atau pengurang pajak langsung. Apa bedanya dengan aturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?

Slug

mui-usul-zakat-jadi-tax-credit-pengurang-pajak

Ide Headline untuk Media Sosial

MUI Usul Zakat Jadi Tax Credit!
💰 Bayar Zakat, Pajak Bisa Berkurang Langsung?
Apa Bedanya dengan Aturan Sekarang?
Simak penjelasan lengkapnya.

Catatan penting: artikel ini membedakan secara tegas antara usulan MUI dan aturan yang sudah berlaku. Saat ini, aturan yang dirujuk DJP masih menempatkan zakat yang memenuhi persyaratan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sedangkan tax credit merupakan gagasan yang diusulkan dan perlu proses kebijakan tersendiri. (Direktorat Jenderal Pajak)

Location:

Vendor Cirebon - Arsyafin Production

MUI Usul Zakat Jadi Tax Credit, Begini Konsep dan Dampaknya