JAKARTA — Pertanyaan publik semakin mengemuka di tengah berulangnya insiden keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG): jika pengelola rumah makan dapat menjadi tersangka ketika konsumennya keracunan, sopir dapat diproses ketika kecelakaan bus terjadi, atau teknisi dapat dimintai pertanggungjawaban ketika kecelakaan wahana terjadi, mengapa dalam kasus MBG belum terlihat penetapan tersangka pidana?
Pertanyaan tersebut sah untuk diajukan. Namun, dari perspektif hukum, jawabannya tidak sesederhana “ada korban berarti harus ada tersangka”.
Justru di sinilah persoalan pentingnya: siapa yang melakukan kelalaian, apa bentuk kelalaiannya, apakah kelalaian tersebut melanggar hukum, dan apakah kelalaian itu terbukti menjadi penyebab korban sakit atau mengalami luka?
Dalam perkembangan terbaru, persoalan ini memasuki babak baru setelah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono pada 3 September 2026 menyatakan bahwa insiden keracunan MBG di Sidoarjo berkaitan dengan kelalaian petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). (detiknews)
Korban Keracunan MBG Capai Puluhan Ribu, Publik Mempertanyakan Penegakan Hukum
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan jumlah korban keracunan yang dikaitkan dengan program MBG mencapai 43.838 orang di 36 provinsi. JPPI juga mempertanyakan mengapa belum ada penyedia makanan atau SPPG yang diproses secara hukum atas dugaan kelalaian tersebut. (suara.com)
Angka tersebut tentu menimbulkan pertanyaan besar mengenai akuntabilitas dan keamanan pangan dalam program berskala nasional.
Namun, angka korban sendiri belum otomatis membuktikan siapa yang secara pidana harus bertanggung jawab.
Hukum pidana bekerja berdasarkan perbuatan, kesalahan, bukti dan hubungan sebab-akibat, bukan semata-mata berdasarkan jumlah korban.
Kasus Sidoarjo: Sudah Ada Sanksi, tetapi Bagaimana dengan Pidana?
Dalam kasus terbaru di Sidoarjo, BGN telah mengambil tindakan administratif terhadap SPPG Talangangin, Kalitengah.
BGN memberikan suspend berat selama 30 hari dan mencopot kepala dapur SPPG tersebut. Pada saat tindakan awal diumumkan, investigasi bersama pihak kesehatan masih dilakukan untuk mengetahui penyebab insiden. (Badan Geologi Nasional)
Polisi juga melakukan penyelidikan.
Artinya, penting untuk membedakan dua hal:
sanksi administratif ≠ hukuman pidana.
Pencopotan jabatan, penghentian sementara operasional atau evaluasi SPPG merupakan tindakan administratif/organisasi.
Sementara itu, seseorang baru dapat berstatus tersangka apabila aparat penegak hukum memiliki dasar pembuktian yang memenuhi ketentuan hukum acara pidana.
Dan seseorang baru dapat disebut terpidana setelah terdapat putusan pengadilan yang menyatakan bersalah.
Lalu Mengapa Pengelola Rumah Makan Bisa Menjadi Tersangka?
Dalam kasus keracunan rumah makan, rantai tanggung jawab terkadang lebih mudah ditelusuri.
Misalnya, penyidik menemukan bahwa:
makanan diproduksi oleh satu tempat;
terdapat pelanggaran standar keamanan pangan;
bahan makanan tertentu terbukti tercemar;
pengelola mengetahui kondisi tersebut tetapi tetap menjual makanan;
terdapat hubungan antara makanan dan korban berdasarkan pemeriksaan medis/laboratorium.
Jika seluruh rangkaian tersebut didukung bukti yang cukup, maka orang yang memiliki kewajiban dan kendali atas proses tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban.
Tetapi prinsip hukumnya tetap sama:
pemilik rumah makan juga tidak otomatis menjadi tersangka hanya karena ada pelanggan yang keracunan.
Penyidik tetap harus membuktikan kesalahan dan hubungan sebab-akibatnya.
Bagaimana dengan Sopir Bus yang Menyebabkan Kecelakaan?
Prinsipnya juga sama.
Seorang sopir dapat diproses pidana apabila ditemukan bukti bahwa kecelakaan berkaitan dengan perbuatannya, misalnya mengemudi secara lalai, melanggar ketentuan keselamatan atau melakukan tindakan lain yang memenuhi unsur pidana.
Tetapi apabila ternyata kecelakaan disebabkan oleh faktor lain—misalnya kegagalan komponen yang tidak diketahui sebelumnya, kondisi jalan atau faktor eksternal—maka tidak tepat jika sopir langsung dianggap bersalah hanya karena berada di balik kemudi.
Posisi seseorang dalam suatu kejadian tidak otomatis membuatnya bersalah secara pidana.
Begitu Juga dengan Kecelakaan Wahana
Pada kecelakaan wahana, teknisi atau pengelola juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti terdapat kelalaian dalam pemeriksaan, pemeliharaan, pengoperasian atau pengawasan keselamatan.
Namun sekali lagi, yang harus dibuktikan adalah:
siapa yang mempunyai kewajiban → kewajiban apa yang dilanggar → apa akibatnya → apakah pelanggaran tersebut menyebabkan kecelakaan.
Formula ini juga berlaku dalam kasus MBG.
Mengapa Kasus MBG Terlihat Lebih Rumit?
Program MBG mempunyai rantai penyelenggaraan yang jauh lebih kompleks.
Ada pemerintah dan BGN, SPPG, pengelola dapur, tenaga pengolah makanan, pemasok bahan pangan, proses penyimpanan, distribusi, hingga penerima makanan.
Karena itu, ketika terjadi keracunan, pertanyaan hukumnya bukan hanya:
“Siapa yang memasak?”
Tetapi juga:
Di mana kontaminasi terjadi?
Apakah pada bahan baku?
Apakah pada proses penyimpanan?
Apakah pada proses memasak?
Apakah pada peralatan?
Apakah pada pengemasan?
Apakah pada distribusi?
Apakah makanan terlambat dikonsumsi?
Atau apakah ada pelanggaran SOP tertentu?
Jawaban atas pertanyaan tersebut membutuhkan pemeriksaan teknis dan ilmiah.
Tetapi Ada Perkembangan Penting: BGN Sebut Ada Kelalaian
Di sinilah perkembangan kasus Sidoarjo menjadi menarik.
Pada 3 September 2026, Kepala BGN Sudaryono menyampaikan bahwa berdasarkan penelusuran sementara, terdapat persoalan pada waktu makanan selesai dimasak dan pencantuman waktu konsumsi pada label.
Ia bahkan menyebut insiden tersebut sebagai kelalaian petugas SPPG. (detiknews)
Pernyataan ini penting, tetapi secara hukum belum otomatis berarti orang tertentu telah terbukti melakukan tindak pidana.
Masih diperlukan proses penyidikan untuk menentukan:
siapa petugas yang bertanggung jawab;
SOP apa yang dilanggar;
apakah pelanggaran tersebut dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan;
apakah pelanggaran tersebut berhubungan langsung dengan keracunan;
siapa yang mempunyai kewajiban hukum untuk mencegahnya;
apakah bukti laboratorium dan bukti lainnya mendukung hubungan sebab-akibat tersebut.
KUHP Baru Sebenarnya Membuka Ruang untuk Menjerat Kelalaian
Sejak 2 Januari 2026, Indonesia menggunakan KUHP baru berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023. (Database Peraturan | JDIH BPK)
Salah satu ketentuan penting adalah Pasal 474 KUHP, yang mengatur tindak pidana yang mengakibatkan mati atau luka karena kealpaan.
Pasal tersebut pada pokoknya mengatur pertanggungjawaban pidana bagi orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mengalami luka, luka berat, atau meninggal dunia, dengan ancaman pidana yang berbeda sesuai akibatnya. (Database Peraturan | JDIH BPK)
Dengan demikian, secara prinsip:
Jika seseorang terbukti lalai dan kelalaiannya menyebabkan orang lain mengalami akibat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, bukan tidak mungkin pertanggungjawaban pidana diterapkan.
Jadi, MBG bukan program yang kebal hukum.
Bahkan Pemerintah Sendiri Sudah Memiliki Aturan Tata Kelola MBG
Program MBG juga bukan kegiatan tanpa standar hukum.
Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis secara khusus mengatur penyelenggaraan MBG, termasuk pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, pendanaan serta pengadaan barang dan jasa. (Database Peraturan | JDIH BPK)
Selain itu, BGN telah menerbitkan Peraturan BGN Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan di Lingkungan BGN, yang mengatur sistem pengendalian, pengawasan, pemantauan dan evaluasi keamanan serta mutu pangan. (Database Peraturan | JDIH BPK)
Artinya, jika terjadi pelanggaran terhadap standar yang kemudian terbukti menyebabkan korban, pertanyaan hukumnya menjadi semakin spesifik:
Siapa yang memiliki kewajiban menjalankan standar tersebut dan siapa yang terbukti melanggarnya?
Jadi, Apakah Tidak Ada Tersangka Berarti Tidak Ada Kejahatan?
Tidak.
Tidak adanya tersangka pada suatu tahap penyelidikan atau penyidikan tidak otomatis berarti tidak ada tindak pidana.
Sebaliknya, penetapan seseorang sebagai tersangka juga tidak boleh dilakukan hanya untuk memenuhi tekanan publik.
Ada dua ekstrem yang sama-sama berbahaya.
Ekstrem pertama:
“Belum ada tersangka berarti pemerintah melindungi pihak tertentu.”
Kesimpulan seperti ini membutuhkan bukti.
Ekstrem kedua:
“Karena ini program pemerintah, jangan ada yang dipidana.”
Pandangan ini juga tidak dapat dibenarkan.
Program pemerintah tetap harus tunduk pada hukum.
Yang seharusnya menjadi dasar adalah:
fakta → penyelidikan → bukti → penetapan tersangka jika memenuhi syarat → penuntutan → putusan pengadilan.
Yang Harus Ditunggu Publik: Hasil Investigasi dan Bukti
Dalam kasus keracunan makanan, hasil laboratorium menjadi salah satu bagian penting.
Publik berhak mendapatkan penjelasan mengenai:
hasil pemeriksaan sampel makanan;
jenis kontaminasi jika ditemukan;
sumber kontaminasi;
SOP yang berlaku;
SOP yang diduga dilanggar;
siapa yang bertanggung jawab pada setiap tahapan;
hasil pemeriksaan terhadap pengelola SPPG;
tindakan aparat penegak hukum;
dan apakah bukti telah cukup untuk meningkatkan perkara ke tahap berikutnya.
Transparansi semacam ini penting agar masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi berupa “dapur disuspend”, tetapi juga mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum berjalan.
Bukan Sekadar “Siapa yang Dihukum”, tetapi “Siapa yang Bertanggung Jawab?”
Inilah pertanyaan yang lebih tepat.
Dalam kasus MBG, jangan sampai pencopotan satu orang berhenti menjadi akhir cerita apabila kemudian ditemukan bukti bahwa terdapat pelanggaran sistemik.
Sebaliknya, jangan pula seseorang dijadikan kambing hitam apabila bukti ilmiah justru menunjukkan sumber masalah berada di tempat lain.
Hukum harus mencari orang yang benar-benar bertanggung jawab, bukan sekadar orang yang paling mudah disalahkan.
MBG Harus Gratis, tetapi Keamanannya Tidak Boleh “Gratis”
Program makanan untuk anak-anak memiliki tujuan sosial yang sangat penting.
Namun semakin besar skalanya, semakin besar pula tuntutan terhadap sistem pengawasan.
Peraturan BGN sendiri telah menempatkan keamanan dan mutu pangan sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan MBG. (Database Peraturan | JDIH BPK)
Karena itu, masyarakat memiliki alasan kuat untuk meminta:
MBG bukan hanya bergizi dan gratis, tetapi juga aman, higienis, transparan dan akuntabel.
Jika nantinya penyidikan menemukan adanya kelalaian pidana, maka proses hukum harus berjalan tanpa melihat apakah pelakunya berada di level pengelola dapur, pemasok, petugas, pengawas atau pihak lain yang secara hukum terbukti bertanggung jawab.
Namun apabila bukti belum cukup, proses hukum tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah.
Kesimpulan: Mengapa Belum Ada Tersangka?
Jawaban paling tepat bukan “karena MBG kebal hukum”.
Tetapi juga tidak tepat mengatakan “karena belum ada tersangka berarti tidak ada masalah.”
Perbedaannya terletak pada pembuktian.
Dalam kasus rumah makan, kecelakaan bus atau wahana, orang tertentu dapat ditetapkan sebagai tersangka ketika penyidik menemukan bukti yang mengarah pada perbuatan dan kesalahannya.
Dalam kasus MBG, rantai tanggung jawabnya lebih kompleks sehingga penyidik harus memastikan titik kesalahan dan hubungan sebab-akibatnya.
Namun, apabila hasil penyelidikan nantinya membuktikan bahwa ada pihak yang lalai dan kelalaiannya menyebabkan korban sakit, luka berat atau meninggal, maka status sebagai program pemerintah tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.
Tidak boleh ada impunitas. Tetapi tidak boleh pula ada kriminalisasi tanpa bukti.
🔎 SEO ARTICLE
Judul SEO:
Keracunan MBG Mengapa Belum Ada Tersangka? Ini Penjelasan Hukumnya
Focus Keyword:tersangka kasus MBG
Keyword turunan:
keracunan MBG
kecelakaan MBG
kasus keracunan Makan Bergizi Gratis
mengapa belum ada tersangka MBG
hukum kasus MBG
tanggung jawab SPPG
kelalaian SPPG
Pasal 474 KUHP
keamanan makanan MBG
Badan Gizi Nasional
Makan Bergizi Gratis
penegakan hukum MBG
Meta Description:
Keracunan MBG terus menjadi sorotan. Mengapa belum ada tersangka? Simak penjelasan hukum tentang kelalaian, bukti, SPPG, hubungan sebab-akibat dan Pasal 474 KUHP.
Slug:tersangka-kasus-mbg-keracunan-penjelasan-hukum
Tags:
MBG, Makan Bergizi Gratis, BGN, SPPG, Keracunan MBG, Kasus MBG, Hukum Pidana, Pasal 474 KUHP, Keamanan Pangan, Tersangka, Berita Nasional.
Disclaimer
Artikel ini merupakan tulisan jurnalistik dan edukasi hukum, bukan pendapat hukum untuk perkara tertentu. Penetapan tersangka, penuntutan dan pemidanaan merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku. Setiap pihak yang disebut dalam konteks dugaan pelanggaran tetap harus dipandang tidak bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Fakta mengenai penyebab keracunan dan pihak yang bertanggung jawab dapat berubah mengikuti hasil penyelidikan dan pemeriksaan resmi.
Posting Komentar untuk "Keracunan dan Kecelakaan MBG, Mengapa Belum Ada Tersangka? Ini Penjelasan Hukumnya"