JAKARTA – Perbedaan angka kemiskinan Indonesia yang dirilis Bank Dunia (World Bank) dan Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menjadi sorotan. Di satu sisi, Bank Dunia memproyeksikan 64,2 persen penduduk Indonesia pada 2026 berada di bawah garis US$8,30 per kapita per hari berdasarkan PPP 2021. Di sisi lain, BPS mencatat tingkat kemiskinan resmi Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen, atau sekitar 22,93 juta orang. (kontan.co.id)
Sekilas, dua angka tersebut terlihat seperti bertolak belakang. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, 64,2 persen dan 8,07 persen sebenarnya tidak sedang mengukur hal yang sama.
Perbedaan metodologi inilah yang menjadi kunci untuk memahami perdebatan mengenai kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Bank Dunia: 64,2 Persen Bukan Berarti 64,2 Persen Orang Indonesia “Miskin” Menurut BPS
Dalam laporan Macro Poverty Outlook April 2026, Bank Dunia menggunakan batas US$8,30 per orang per hari berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) 2021) untuk kelompok negara berpendapatan menengah atas.
Dengan ukuran tersebut, Bank Dunia memproyeksikan sekitar 64,2 persen penduduk Indonesia pada 2026 berada di bawah ambang tersebut. Indonesia berada di posisi keempat dalam kelompok 11 negara ASEAN dan negara pembanding (peers) yang dicantumkan dalam laporan, setelah Timor-Leste, India dan Laos. (kontan.co.id)
Angka tersebut juga diproyeksikan menurun menjadi 63,1 persen pada 2027 dan 62 persen pada 2028. (kontan.co.id)
Artinya, indikator Bank Dunia lebih tepat dibaca sebagai ukuran tingkat kesejahteraan dengan standar internasional untuk membandingkan masyarakat antarnegara, bukan sebagai pengganti langsung angka kemiskinan nasional BPS.
BPS: Kemiskinan Nasional Indonesia 8,07 Persen
Sementara itu, BPS menggunakan garis kemiskinan nasional yang disesuaikan dengan kondisi konsumsi dan harga di Indonesia.
Data terbaru BPS menunjukkan bahwa pada Maret 2026, persentase penduduk miskin Indonesia berada di angka 8,07 persen, turun 0,18 poin persentase dibanding September 2025 dan turun 0,40 poin dibanding Maret 2025.
Jumlah penduduk miskin tercatat 22,93 juta orang, berkurang sekitar 430 ribu orang dibanding September 2025. (Badan Pusat Statistik Indonesia)
Garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 ditetapkan sebesar Rp669.235 per kapita per bulan, yang terdiri dari garis kemiskinan makanan Rp499.886 dan bukan makanan Rp169.349. (Badan Pusat Statistik Indonesia)
Dengan kata lain, 8,07 persen merupakan angka kemiskinan resmi yang digunakan Indonesia untuk kebijakan nasional, termasuk perencanaan program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial.
Mengapa Selisihnya Bisa Mencapai Puluhan Persen?
Jawabannya terletak pada garis kemiskinan dan tujuan pengukuran.
BPS bertanya, secara sederhana: berapa banyak penduduk yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan nasional Indonesia?
Sementara Bank Dunia menggunakan standar internasional tertentu untuk melihat seberapa banyak penduduk yang hidup di bawah tingkat pengeluaran yang dianggap relevan untuk negara-negara berpendapatan menengah atas.
Karena ambang batas yang digunakan berbeda, jumlah penduduk yang masuk kategori tersebut otomatis juga berbeda.
Bank Dunia sendiri menyediakan indikator poverty headcount ratio at $8.30 a day (2021 PPP) sebagai ukuran untuk membandingkan tingkat kemiskinan/kesejahteraan antarnegara. (World Bank Open Data)
Jadi, tidak tepat jika angka 64,2 persen langsung diberi label sebagai “64,2 persen rakyat Indonesia resmi miskin”.
Sebaliknya, angka 8,07 persen juga tidak berarti seluruh penduduk di atas garis kemiskinan nasional sudah memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi.
Ada Kelompok Besar yang Tidak Miskin, tetapi Masih Rentan
Di sinilah persoalan ekonomi menjadi lebih menarik.
Seseorang dapat berada di atas garis kemiskinan nasional, tetapi secara ekonomi masih sangat rentan.
Kehilangan pekerjaan, kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan, biaya pendidikan atau guncangan ekonomi lainnya dapat dengan cepat mengubah kondisi rumah tangga tersebut.
Karena itu, membaca kondisi masyarakat hanya berdasarkan satu angka kemiskinan dapat memberikan gambaran yang terlalu sederhana.
Kemiskinan resmi, kerentanan ekonomi dan standar hidup kelas menengah adalah tiga persoalan yang saling berkaitan, tetapi tidak identik.
BPS Juga Mencatat Kemiskinan Desa Lebih Tinggi
Data BPS Maret 2026 menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok berdasarkan wilayah.
Tingkat kemiskinan di perkotaan tercatat 6,34 persen, sedangkan di perdesaan mencapai 10,67 persen. Jumlah penduduk miskin di perkotaan mencapai 10,83 juta orang, sementara di perdesaan sekitar 12,10 juta orang. (Badan Pusat Statistik Indonesia)
Data ini menunjukkan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga kesenjangan kesempatan ekonomi antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
Pertumbuhan Ekonomi Jadi Pertanyaan Besar
Perbedaan angka tersebut kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih luas: sejauh mana pertumbuhan ekonomi benar-benar meningkatkan daya beli masyarakat?
Pemberitaan mengenai data Bank Dunia juga menyoroti kritik anggota Banggar DPR terhadap klaim pertumbuhan ekonomi dan kaitannya dengan pendapatan masyarakat. Salah satu sorotan adalah adanya jarak antara rata-rata pendapatan pekerja dan indikator pendapatan nasional per kapita. (Info Indonesia)
Ini menjadi pekerjaan rumah penting bagi pemerintah.
Sebab, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum otomatis berarti seluruh lapisan masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan dengan kecepatan yang sama.
World Bank dalam Macro Poverty Outlook 2026 juga menyoroti perlunya pertumbuhan yang semakin ditopang peningkatan produktivitas, penciptaan pekerjaan yang lebih baik dan reformasi struktural. (World Bank)
Jadi, Mana yang Benar: 64,2 Persen atau 8,07 Persen?
Keduanya dapat benar dalam konteks indikator masing-masing.
| Indikator | Bank Dunia | BPS |
|---|---|---|
| Tahun/periode | Proyeksi 2026 | Maret 2026 |
| Ambang ukur | US$8,30/hari, PPP 2021 | Garis kemiskinan nasional |
| Hasil | 64,2% | 8,07% |
| Jumlah | Sekitar 64,2% menurut indikator tersebut | 22,93 juta orang |
| Fungsi utama | Perbandingan internasional | Kebijakan kemiskinan nasional |
Kesimpulannya: judul yang menyebut Indonesia sebagai “negara termiskin di Asia Tenggara” tanpa menjelaskan metodologi berpotensi menyesatkan pembaca.
Data Bank Dunia justru menunjukkan Indonesia berada di peringkat keempat dari 11 negara ASEAN dan negara peers yang dibandingkan, bukan peringkat pertama. (kontan.co.id)
Yang lebih penting bukan mempertentangkan angka 64,2 persen versus 8,07 persen, tetapi memahami bahwa kedua indikator tersebut menggambarkan dua sisi berbeda dari kesejahteraan masyarakat Indonesia.
🔎 KESIMPULAN
Perdebatan mengenai angka kemiskinan Indonesia seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan “siapa yang benar, Bank Dunia atau BPS?”
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
Berapa banyak masyarakat Indonesia yang benar-benar memiliki pendapatan dan daya beli yang cukup aman untuk menghadapi kenaikan harga, kehilangan pekerjaan, biaya kesehatan, pendidikan, serta berbagai risiko ekonomi?
Di titik inilah kualitas pertumbuhan ekonomi perlu diukur—bukan hanya dari angka pertumbuhan PDB, tetapi juga dari lapangan kerja, upah, daya beli, produktivitas, pemerataan dan kemampuan masyarakat meningkatkan taraf hidupnya.
ELEMENT
Judul :
Bank Dunia Sebut Kemiskinan Indonesia 64,2%, BPS 8,07%: Apa Bedanya?
Meta Description:
Bank Dunia memproyeksikan 64,2% penduduk Indonesia berada di bawah US$8,30 per hari pada 2026. BPS mencatat kemiskinan 8,07%. Ini penjelasan perbedaan datanya.
Focus Keyword:kemiskinan Indonesia 2026
Keyword turunan:
Bank Dunia kemiskinan Indonesia 64,2 persen
BPS kemiskinan Indonesia 8,07 persen
data kemiskinan Indonesia 2026
kemiskinan Indonesia menurut Bank Dunia
kemiskinan Indonesia menurut BPS
World Bank Indonesia 2026
garis kemiskinan Indonesia
ekonomi Indonesia 2026
Hashtag:
#KemiskinanIndonesia #BankDunia #WorldBank #BPS #EkonomiIndonesia #Kemiskinan2026 #Ekonomi2026 #BeritaEkonomi #Indonesia #DayaBeli
Disclaimer: Artikel ini merupakan penulisan jurnalistik/analisis berdasarkan data dan pemberitaan yang tersedia. Angka Bank Dunia dan BPS menggunakan metodologi serta tujuan pengukuran yang berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung sebagai dua angka kemiskinan dengan definisi yang sama. Pembaca disarankan merujuk pada dokumen resmi Bank Dunia dan BPS untuk memahami metodologi secara lengkap. (Badan Pusat Statistik Indonesia)
Posting Komentar untuk "Bank Dunia Sebut Kemiskinan Indonesia 64,2 Persen, BPS Catat 8,07 Persen: Mengapa Angkanya Bisa Jauh Berbeda?"