CIREBON – Rencana aksi demonstrasi warga Cirebon kembali menjadi perhatian. Sejumlah masyarakat dari Cirebon dikabarkan tengah menyiapkan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis, 10 September 2026.
Aksi yang mengusung nama “Cirebon Menggugat – Bersatu di Jakarta” tersebut membawa sejumlah tuntutan terkait kesejahteraan masyarakat, pendapatan pekerja, hingga gaji dan tunjangan anggota DPR RI serta DPRD.
Rencana aksi itu disampaikan oleh Raden Mohamad Sakti, warga Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, yang menyebut dirinya sebagai koordinator lapangan (korlap).
Menurut informasi yang disampaikan, aksi tersebut digagas oleh kelompok bernama Aliansi Masyarakat Cirebon Melawan.
“Cirebon Menggugat – Bersatu di Jakarta”
Nama tersebut menjadi simbol rencana gerakan masyarakat Cirebon untuk membawa persoalan ekonomi dan kesejahteraan ke pusat pemerintahan.
Tuntutan Warga Cirebon: Gaji dan Tunjangan Dewan Disorot
Salah satu tuntutan utama yang dibawa dalam rencana aksi adalah revisi serta perubahan aturan mengenai pendapatan dan tunjangan anggota dewan.
Sakti menyampaikan tuntutan agar pendapatan dan tunjangan anggota legislatif diturunkan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
Di sisi lain, kelompok tersebut juga mendorong peningkatan pendapatan bagi masyarakat yang dinilai masih menghadapi tekanan ekonomi.
Beberapa kelompok yang disebut antara lain:
Pengemudi ojek online (ojol)
Guru honorer
Buruh
Pelaku usaha kecil
Kelompok masyarakat lain yang merasa terdampak persoalan ekonomi
Sakti menegaskan bahwa tuntutan tersebut tidak hanya berkaitan dengan masyarakat Cirebon.
Menurutnya, aksi di Jakarta diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai daerah dan kelompok untuk menyampaikan keresahan mengenai ketimpangan kesejahteraan.
“Kesejahteraan Pejabat Jangan Mengalahkan Pekerja”
Dalam keterangannya, Sakti menilai persoalan kesejahteraan harus menjadi perhatian bersama.
Ia berpendapat bahwa kesejahteraan pejabat negara tidak semestinya menjadi prioritas ketika masih terdapat pekerja, guru honorer, pengemudi ojol dan masyarakat kecil yang menghadapi persoalan pendapatan.
“Kesejahteraan pejabat tidak boleh lebih diutamakan dibandingkan nasib pekerja, guru, dan pelaku usaha kecil.”
Pernyataan tersebut menjadi salah satu pesan utama yang hendak dibawa dalam aksi Cirebon Menggugat di Jakarta.
Namun, seluruh tuntutan tersebut merupakan aspirasi dari pihak yang merencanakan aksi, sehingga respons dan sikap resmi DPR RI maupun pihak pemerintah terhadap tuntutan tersebut menjadi bagian penting yang masih perlu dinantikan.
Singgung PP Nomor 18 Tahun 2017
Dalam menyampaikan tuntutannya, Sakti juga menyinggung Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 yang berkaitan dengan hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD.
Menurutnya, aturan mengenai pendapatan dan tunjangan wakil rakyat perlu kembali menjadi perhatian publik.
Ia bahkan menggambarkan aksi tersebut sebagai momentum untuk menguji sejauh mana wakil rakyat dapat menjalankan tugas konstitusionalnya.
“Kami mau ngetes sejauh mana wakil rakyat kami bekerja tanpa mengharapkan gaji yang besar.”
Menurut Sakti, yang menjadi sorotan bukan sekadar besaran pendapatan, tetapi juga bagaimana wakil rakyat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.
Bukan Hanya untuk Warga Cirebon
Menariknya, rencana aksi tersebut disebut tidak secara eksklusif ditujukan bagi masyarakat Cirebon.
Sakti mengajak berbagai kelompok masyarakat untuk turut menyampaikan aspirasi apabila memiliki keresahan yang sama terkait persoalan ekonomi dan kesejahteraan.
Kelompok yang disebut dapat bergabung antara lain:
Buruh, guru honorer, pengemudi ojol, mahasiswa, pelajar, hingga masyarakat umum.
Dengan demikian, aksi “Cirebon Menggugat – Bersatu di Jakarta” diposisikan sebagai gerakan yang membawa isu lebih luas, yakni persoalan ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dijadwalkan Digelar 10 September 2026
Berdasarkan informasi yang disampaikan penyelenggara, aksi Cirebon Menggugat direncanakan berlangsung:
Hari/Tanggal: Kamis, 10 September 2026
Lokasi: Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta
Agenda: Penyampaian aspirasi masyarakat
Penggagas: Aliansi Masyarakat Cirebon Melawan
Korlap yang disebut: Raden Mohamad Sakti
Sakti mengatakan aksi tersebut direncanakan berlangsung tertib dan damai.
Ia berharap aspirasi yang disampaikan dapat diterima serta mendapatkan perhatian dari DPR RI.
Mengapa Isu Gaji Dewan Menjadi Sorotan?
Isu mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas anggota legislatif memang mudah menjadi perhatian publik karena berhubungan langsung dengan pertanyaan mengenai keseimbangan antara kesejahteraan pejabat negara dan kondisi ekonomi masyarakat.
Di tengah tuntutan peningkatan pendapatan bagi pekerja informal, buruh, guru honorer dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, besaran hak keuangan wakil rakyat menjadi isu yang sensitif.
Karena itu, tuntutan yang akan dibawa masyarakat Cirebon ke Jakarta berpotensi menjadi bagian dari diskusi publik yang lebih luas mengenai:
Transparansi pendapatan pejabat;
Efektivitas penggunaan anggaran negara;
Kesejahteraan pekerja;
Pendapatan guru honorer;
Penghasilan pengemudi ojol;
Perlindungan buruh;
Ketimpangan ekonomi;
Serta kinerja wakil rakyat.
Publik Menunggu Respons DPR RI
Rencana aksi 10 September 2026 kini menjadi perhatian karena membawa isu yang cukup sensitif: gaji dan tunjangan anggota dewan dibandingkan dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Jika aksi benar-benar terlaksana, perhatian publik kemungkinan tidak hanya tertuju pada jumlah massa yang hadir, tetapi juga pada substansi tuntutan dan respons DPR RI terhadap aspirasi tersebut.
Bagi masyarakat, demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat. Karena itu, pelaksanaan aksi diharapkan tetap mengedepankan ketertiban, keselamatan, serta menghormati hak masyarakat lainnya.
Kini pertanyaan besarnya adalah:
Akankah DPR RI merespons tuntutan warga Cirebon mengenai gaji dan tunjangan anggota dewan?
Jawabannya akan terlihat dari perkembangan aksi dan komunikasi antara massa aksi dengan pihak DPR RI pada 10 September 2026.
🔎 Kata Kunci
demo Cirebon ke DPR RI, Cirebon Menggugat 10 September 2026, aksi warga Cirebon di Jakarta, demo DPR RI 10 September 2026, gaji anggota DPR, tunjangan anggota dewan, gaji DPR RI, tuntutan warga Cirebon, Aliansi Masyarakat Cirebon Melawan, aksi demonstrasi Cirebon.
Meta Description
Warga Cirebon siapkan aksi “Cirebon Menggugat” di DPR RI Jakarta pada 10 September 2026. Massa membawa tuntutan soal gaji dan tunjangan dewan serta kesejahteraan ojol, guru honorer dan buruh.
Disclaimer
Artikel ini disusun berdasarkan informasi dan pernyataan mengenai rencana aksi yang diberikan kepada redaksi. Rencana pelaksanaan, jumlah peserta, tuntutan maupun perkembangan aksi dapat berubah. Pernyataan narasumber mengenai kebijakan dan tuntutan merupakan pandangan pihak yang bersangkutan dan tidak secara otomatis merupakan fakta atau sikap resmi DPR RI maupun pemerintah.
Posting Komentar untuk "Warga Cirebon Siapkan Aksi “Cirebon Menggugat” di DPR RI 10 September 2026, Soroti Gaji dan Tunjangan Dewan"