JAKARTA — Ketidakhadiran tanda tangan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam surat komitmen penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi perhatian publik. Polemik tersebut turut menjadi sorotan dalam pemberitaan video Kompas.com yang membahas respons PDI-P atas absennya tanda tangan Puan. (YouTube)
Surat komitmen tersebut muncul setelah pimpinan DPR menerima aspirasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.
Dalam dokumen itu, empat Wakil Ketua DPR RI tercatat membubuhkan tanda tangan, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Sementara nama dan tanda tangan Puan Maharani tidak tercantum. (Pikiran Rakyat Garut)
PDI-P: Tak Ada Tanda Tangan Bukan Berarti Tak Mendukung
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto memberikan penjelasan bahwa tidak adanya tanda tangan Puan tidak bisa serta-merta dimaknai sebagai penolakan terhadap penyelesaian RUU Perampasan Aset.
Hasto menekankan bahwa kepemimpinan DPR RI berjalan dengan prinsip kolektif-kolegial. Menurutnya, pembahasan mengenai respons DPR terhadap aspirasi masyarakat telah dilakukan bersama oleh jajaran pimpinan DPR, termasuk Puan Maharani. (Priangan Timur News)
Dengan demikian, menurut penjelasan PDI-P, tanda tangan pada sebuah dokumen tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator untuk membaca sikap politik Ketua DPR maupun partai terhadap RUU Perampasan Aset.
Mengapa Puan Tidak Membubuhkan Tanda Tangan?
Penjelasan dari internal Fraksi PDI-P menyebut ketidakhadiran tanda tangan Puan berkaitan dengan pembagian tugas di antara pimpinan DPR.
Pada 27 Agustus 2026, DPR memiliki agenda rapat paripurna sekaligus menerima aspirasi masyarakat. Puan disebut tetap menyampaikan sikap DPR mengenai RUU Perampasan Aset melalui agenda dan komunikasi kelembagaan lainnya. (SINATA.ID)
Artinya, polemik tanda tangan tersebut perlu dilihat dalam konteks keseluruhan aktivitas kelembagaan DPR, bukan hanya berdasarkan ada atau tidaknya tanda tangan pada satu dokumen.
RUU Perampasan Aset Ditargetkan Selesai 15 Desember 2026
Yang membuat surat tersebut semakin menarik perhatian adalah adanya target waktu penyelesaian RUU Perampasan Aset.
Dalam surat komitmen itu, pimpinan DPR yang menandatangani menyatakan akan mendorong proses pembentukan RUU Perampasan Aset agar dapat diselesaikan paling lambat 15 Desember 2026. (Pikiran Rakyat Garut)
Bahkan, surat tersebut memuat konsekuensi politik bagi pimpinan DPR yang menandatangani apabila target tersebut tidak tercapai. Mereka menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatan pimpinan DPR sekaligus sebagai anggota DPR apabila RUU tersebut tidak disahkan dalam rapat paripurna hingga batas waktu yang ditentukan. (Pikiran Rakyat Garut)
Pemberantasan Korupsi Jadi Sorotan Utama
Polemik RUU Perampasan Aset tidak hanya berkaitan dengan prosedur legislasi. Lebih jauh, regulasi ini dipandang sebagai instrumen penting dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan aset hasil tindak pidana.
Hasto menegaskan PDI-P tetap memiliki komitmen terhadap agenda pemberantasan korupsi dan mendorong penyelesaian RUU tersebut. (Pikiran Rakyat Garut)
Karena itu, perhatian publik kini tidak hanya tertuju pada siapa yang menandatangani surat komitmen, tetapi juga pada sejauh mana DPR dan pemerintah mampu membuktikan komitmen tersebut melalui proses legislasi yang konkret.
RUU Perampasan Aset: Ujian Konsistensi DPR
Bagi publik, perkembangan ini menjadi salah satu ujian penting bagi DPR RI.
Surat komitmen sudah dibuat. Target waktu sudah disebutkan. Konsekuensi politik juga telah dicantumkan bagi empat pimpinan DPR yang menandatangani.
Kini pertanyaan berikutnya adalah: mampukah DPR memenuhi target penyelesaian RUU Perampasan Aset sebelum 15 Desember 2026?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan sangat bergantung pada proses pembahasan antara DPR dan pemerintah, dinamika politik di parlemen, serta konsistensi seluruh pihak dalam mengawal agenda pemberantasan korupsi.
Kata kunci : RUU Perampasan Aset, Puan Maharani, tanda tangan Puan Maharani, PDI-P, DPR RI, Hasto Kristiyanto, surat komitmen RUU Perampasan Aset, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, RUU Perampasan Aset 2026, target 15 Desember 2026.
Disclaimer: Artikel ini disusun berdasarkan informasi dalam video yang dibagikan pengguna serta sejumlah laporan media terkait. Penjelasan mengenai sikap politik dan alasan tidak adanya tanda tangan Puan Maharani disajikan sebagai keterangan dari pihak-pihak yang diberitakan. Pembaca disarankan mengikuti dokumen resmi dan perkembangan DPR RI untuk memperoleh informasi terbaru.
Posting Komentar untuk "Puan Maharani Tak Teken Komitmen RUU Perampasan Aset, PDI-P Beri Penjelasan"