Dari Makan Bergizi Gratis ke Makan Bergizi Nasional? Perdebatan Pendanaan Program Gizi dan Tanggung Jawab Negara

Wacana Pendanaan MBG dari CSR Picu Perdebatan Publik

Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai peluang pembiayaan Program Makan Bergizi melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR), BUMN, perusahaan swasta, hingga hibah luar negeri memunculkan diskusi luas di ruang publik.

Perdebatan tersebut tidak lagi sekadar membahas aspek teknis pendanaan, melainkan menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana negara tetap menjadi penanggung jawab utama dalam program yang digadang-gadang sebagai salah satu investasi terbesar menuju Indonesia Emas 2045.

Sejak diluncurkan, program ini dikenal masyarakat dengan nama Makan Bergizi Gratis (MBG). Istilah "gratis" membangun persepsi bahwa negara hadir sepenuhnya melalui instrumen fiskal untuk menjamin pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah.

Namun ketika muncul wacana pelibatan CSR, filantropi, dan hibah internasional dalam pembiayaan program, muncul pertanyaan mengenai relevansi nomenklatur tersebut.

Makan Bergizi Gratis atau Makan Bergizi Nasional?

Dalam perspektif keuangan publik, tidak ada layanan negara yang benar-benar gratis. Seluruh program pemerintah pada akhirnya dibiayai melalui pajak, penerimaan negara, atau sumber pendapatan publik lainnya.

Karena itu, sejumlah pengamat menilai istilah Makan Bergizi Nasional (MBN) mungkin lebih mencerminkan realitas pembiayaan yang melibatkan berbagai pihak dibandingkan istilah Makan Bergizi Gratis.

Perubahan terminologi tersebut bukan sekadar persoalan nama, tetapi berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas program.

Masyarakat berhak mengetahui sumber pembiayaan yang sebenarnya, porsi kontribusi APBN, serta sejauh mana dana CSR dan hibah berfungsi sebagai pendukung, bukan sebagai fondasi utama program.

Dalam kajian kebijakan publik modern, penamaan program memiliki dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat.

Ahli kebijakan publik dunia, Deborah Stone, dalam karya Policy Paradox, menjelaskan bahwa nama sebuah program publik membentuk pemahaman masyarakat mengenai siapa yang membayar, siapa yang menerima manfaat, dan siapa yang harus bertanggung jawab ketika program menghadapi kendala.

Gizi Anak adalah Hak Warga Negara, Bukan Program Filantropi

Dari perspektif negara kesejahteraan (welfare state), pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat merupakan kewajiban negara yang melekat dalam kontrak sosial antara pemerintah dan warga negara.

Konsep tersebut telah lama dijelaskan oleh berbagai pemikir politik dan ekonomi dunia.

T.H. Marshall dalam Citizenship and Social Class menegaskan bahwa hak sosial merupakan bagian dari hak kewarganegaraan yang wajib dijamin negara.

Hal yang sama dikemukakan Harold Laski dalam A Grammar of Politics, yang menyatakan bahwa legitimasi negara tidak hanya berasal dari kekuasaan politik, tetapi juga dari kemampuannya memastikan kesejahteraan rakyat.

Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut memiliki dasar konstitusional yang kuat.

Pembukaan UUD 1945 menegaskan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Sementara Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Frasa "oleh negara" menjadi penegasan bahwa tanggung jawab utama berada di tangan pemerintah, bukan bergantung pada kontribusi sukarela sektor swasta.

Tantangan Fiskal dan Realitas Dana CSR

Wacana pemanfaatan CSR juga memunculkan pertanyaan mengenai keberlanjutan sumber pendanaan tersebut.

Berbeda dengan APBN yang memiliki mekanisme penganggaran dan pengawasan yang jelas, dana CSR sangat bergantung pada kondisi keuangan perusahaan.

Ketika ekonomi melambat, laba perusahaan menurun, atau terjadi efisiensi bisnis, alokasi CSR biasanya menjadi salah satu pos yang terdampak.

Di sisi lain, Indonesia hingga kini belum memiliki data nasional yang benar-benar komprehensif mengenai total potensi dana CSR setiap tahun.

Berbagai estimasi menunjukkan nilai CSR nasional berada pada kisaran Rp10 triliun hingga Rp40 triliun per tahun.

Meskipun angka tersebut cukup besar, kontribusinya masih relatif kecil dibandingkan kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi yang diperkirakan mencapai sekitar Rp268 triliun pada tahun 2026.

Artinya, sekalipun seluruh dana CSR nasional dapat dihimpun secara optimal, jumlah tersebut hanya mampu menutupi sebagian kecil kebutuhan pembiayaan program.

Dari perspektif ekonomi fiskal, kondisi ini menunjukkan bahwa CSR tidak dapat menjadi sumber pendanaan utama bagi program berskala nasional.

Belajar dari Jepang, Korea Selatan, dan Negara Asia Lainnya

Pengalaman berbagai negara Asia menunjukkan bahwa program gizi anak umumnya menjadi bagian dari investasi publik jangka panjang yang didanai pemerintah.

Di Jepang, program makan sekolah telah menjadi kebijakan nasional selama puluhan tahun dengan dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Korea Selatan menerapkan skema serupa melalui kombinasi anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan makan sekolah gratis.

Malaysia dan Vietnam juga menjadikan program gizi sekolah sebagai instrumen pembangunan sumber daya manusia yang ditopang oleh anggaran negara.

Perusahaan swasta tetap berpartisipasi melalui program sosial dan kemitraan pembangunan, tetapi bukan sebagai penyandang dana utama.

Model tersebut menunjukkan bahwa investasi gizi dipandang sebagai investasi strategis negara terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Investasi Gizi Adalah Investasi Ekonomi Jangka Panjang

Pemenang Nobel Ekonomi, Amartya Sen, dalam bukunya Development as Freedom, menegaskan bahwa pembangunan manusia merupakan fondasi utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Kualitas kesehatan dan pendidikan menentukan produktivitas tenaga kerja, daya saing nasional, serta kemampuan suatu negara untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Dalam konteks tersebut, program makan bergizi bukan sekadar program bantuan sosial.

Program ini merupakan investasi ekonomi jangka panjang yang berpengaruh terhadap kualitas generasi produktif Indonesia pada masa mendatang.

Karena itu, pembiayaan yang stabil, berkelanjutan, dan dapat diprediksi menjadi faktor yang sangat penting.

CSR Sebagai Pelengkap, Bukan Pengganti Negara

Keterlibatan CSR, filantropi, dan hibah internasional tentu dapat memberikan manfaat tambahan bagi program pembangunan nasional.

Dana tersebut dapat membantu mempercepat pembangunan fasilitas pendukung, memperluas jangkauan layanan, atau memperkuat implementasi program di daerah-daerah tertentu.

Namun prinsip yang harus dijaga adalah bahwa keterlibatan sektor swasta tidak boleh dimaknai sebagai pengalihan tanggung jawab negara.

Fondasi utama program tetap harus bertumpu pada kapasitas fiskal pemerintah melalui APBN dan mekanisme pembiayaan publik yang transparan.

Kesimpulan

Perdebatan mengenai pendanaan Program Makan Bergizi tidak semata-mata berkaitan dengan istilah Makan Bergizi Gratis atau Makan Bergizi Nasional. Inti persoalannya adalah memastikan bahwa negara tetap menjadi penanggung jawab utama dalam menjamin hak gizi anak-anak Indonesia.

CSR dan hibah dapat menjadi bentuk gotong royong pembangunan yang positif, tetapi tidak boleh menggantikan mandat konstitusional negara. Sebab masa depan generasi Indonesia bukanlah proyek filantropi yang bergantung pada kondisi laba perusahaan atau kemurahan hati donor, melainkan investasi nasional yang harus dijalankan secara konsisten, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Di tengah ambisi mewujudkan Indonesia Emas 2045, keberhasilan pembangunan sumber daya manusia akan sangat ditentukan oleh seberapa kuat negara menjaga komitmennya terhadap investasi gizi generasi penerus bangsa.

Location:

Berbagi :